Tarakan (ANTARA) - Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Utara menyebut ada tiga potensi konflik di Kaltara sehingga penting mewaspadai dini hal itu.
"Paling tidak ada tiga potensi konflik di provinsi ke-34 ini yang menjadi 'hulu' hingga berkembang menjadi konflik horizontal, " kata Ketua FKPT Datuk Iskandar Zulkarnaen di Tanjung Selor, Kamis.
Hal itu diutarakan dalam Forum Diskusi Kelompok (Forum Group Discussion/FGD) Penyusunan Peta Rawan Konflik Kaltara yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara.
"Pertama, berkaca dari peristiwa konflik horizontal di Tarakan pada 2010, awalnya kasus ini murni bukan masalah SARA (suku, antargolongan, ras dan antaragama) tetapi merupakan akarnya karena pidana biasa akibat anak muda mabuk-mabukan sehingga terjadi penikaman, kemudian terjadi baku balas dan meluas menjadi konflik horizontal," katanya.
Sehingga penting sekali bagi aparat berwenang agar konsisten dalam memerangi minuman keras (miras), termasuk narkotika yang kini peredarannya kian marak.
Faktor kedua adalah masalah ekonomi, misalnya perebutan lahan, batas wilayah, termasuk kegiatan-kegiatan ilegal yang rawan konflik misalnya tambang emas ilegal seperti di Sekatak, Kabupaten Bulungan sehingga penting bagi aparat melakukan penegakan hukum.
Baca juga: Telaah - Cegah radikalisme bagi generasi muda di beranda negara
Faktor ketiga adalah kerawanan konflik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti kasus kerusuhan di Kaltara pada Pilkada 2015.
Sehingga, kata dia, perlu kewaspadaan dalam menghadapi setiap pesta demokrasi akbar itu, agar jangan menonjolkan primordial namun lebih bijaksana meraih simpati konstituen.
Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan FKPT, bahwa "local wisdom" atau kearifan lokal dianggap efektif dalam mengatasi potensi konflik, khususnya akibat radikal terorisme.
Baca juga: BNPT-FKPT Kaltara Tingkatkan Kesadaran Toleransi Dengan Lomba Budaya
Diharapkan agar upaya penanganan konflik di Kaltara juga fokus dalam menggali berbagai potensi kearifan lokal dalam meredam potensi konflik.
Kegiatan itu digelar oleh Badan Kesbangpol Kaltara bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar.
Acara dibuka oleh Robby Yuridi Hatman, Staf ahli bidang hukum, kesatuan bangsa dan pemerintahan Kaltara dihadiri antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, sejumlah forum kemasyarakatan, serta delegasi dari lima kabupaten/kota se-Kaltara.
Mewakili dari Unhas Prof. Ir. Sumbangan Baja, M. Phil.,Ph.D menyatakan bahwa pertemuan tahap FGD ini penting sehingga setiap anggota menjadi narasumber.
Baca juga: Eddy Hartono dilantik jadi Kepala BNPT, lulusan Akademi Kepolisian 1990 berpengalaman di Reserse
Baca juga: Di "Kenduri Desa Damai", Kaltara ingatkan kerawanan penyebaran radikalisme via media sosial
"Paling tidak ada tiga potensi konflik di provinsi ke-34 ini yang menjadi 'hulu' hingga berkembang menjadi konflik horizontal, " kata Ketua FKPT Datuk Iskandar Zulkarnaen di Tanjung Selor, Kamis.
Hal itu diutarakan dalam Forum Diskusi Kelompok (Forum Group Discussion/FGD) Penyusunan Peta Rawan Konflik Kaltara yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara.
"Pertama, berkaca dari peristiwa konflik horizontal di Tarakan pada 2010, awalnya kasus ini murni bukan masalah SARA (suku, antargolongan, ras dan antaragama) tetapi merupakan akarnya karena pidana biasa akibat anak muda mabuk-mabukan sehingga terjadi penikaman, kemudian terjadi baku balas dan meluas menjadi konflik horizontal," katanya.
Sehingga penting sekali bagi aparat berwenang agar konsisten dalam memerangi minuman keras (miras), termasuk narkotika yang kini peredarannya kian marak.
Faktor kedua adalah masalah ekonomi, misalnya perebutan lahan, batas wilayah, termasuk kegiatan-kegiatan ilegal yang rawan konflik misalnya tambang emas ilegal seperti di Sekatak, Kabupaten Bulungan sehingga penting bagi aparat melakukan penegakan hukum.
Baca juga: Telaah - Cegah radikalisme bagi generasi muda di beranda negara
Faktor ketiga adalah kerawanan konflik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti kasus kerusuhan di Kaltara pada Pilkada 2015.
Sehingga, kata dia, perlu kewaspadaan dalam menghadapi setiap pesta demokrasi akbar itu, agar jangan menonjolkan primordial namun lebih bijaksana meraih simpati konstituen.
Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan FKPT, bahwa "local wisdom" atau kearifan lokal dianggap efektif dalam mengatasi potensi konflik, khususnya akibat radikal terorisme.
Baca juga: BNPT-FKPT Kaltara Tingkatkan Kesadaran Toleransi Dengan Lomba Budaya
Diharapkan agar upaya penanganan konflik di Kaltara juga fokus dalam menggali berbagai potensi kearifan lokal dalam meredam potensi konflik.
Kegiatan itu digelar oleh Badan Kesbangpol Kaltara bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar.
Acara dibuka oleh Robby Yuridi Hatman, Staf ahli bidang hukum, kesatuan bangsa dan pemerintahan Kaltara dihadiri antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, sejumlah forum kemasyarakatan, serta delegasi dari lima kabupaten/kota se-Kaltara.
Mewakili dari Unhas Prof. Ir. Sumbangan Baja, M. Phil.,Ph.D menyatakan bahwa pertemuan tahap FGD ini penting sehingga setiap anggota menjadi narasumber.
Baca juga: Eddy Hartono dilantik jadi Kepala BNPT, lulusan Akademi Kepolisian 1990 berpengalaman di Reserse
Baca juga: Di "Kenduri Desa Damai", Kaltara ingatkan kerawanan penyebaran radikalisme via media sosial