Jakarta (Antara News Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta kepada kepala daerah, dewan presidium dan para tokoh di Kaltara yang kini sedang mengusulkan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), agar senantiasa menjaga kekompakan. Lima calon DOB di Kaltara akan diperjuangan agar nantinya dapat terbentuk secara bersamaan dalam satu paket.

            Demikian disampaikan gubernur saat memimpin audensi dengan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang dalam kesempatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Ruang Rapat Lantai II Gedung Nusantara IV Komplek DPR/MPR RI di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (19/9).

            Ikut serta dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Marten Sablon, beserta wakil ketua dan anggota, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, Bupati Malinau Yansen TP, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, para ketua dewan presidium, serta para tokoh masyarakat, tokoh adat dan ratusan masyarakat dari 5 daerah calon DOB di Kaltara.

            Tujuan utama dalam audensi yang juga dihadiri oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini, adalah menyampaikan usulan 5 calon DOB dari Kaltara. Yaitu, calon Kota Sebatik, Tanjung Selor, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Apau Kayan dan Krayan. "Atas nama masyarakat Indonesia di Kaltara, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPD RI. Saya juga mengapresiasi dan berterima kasih atas respons positif dari DPD RI. Seperti yang disampaikan wakil ketua DPD RI tadi, bahwa siap memperjuangkan usulan 5 DOB dari Kaltara," ujar Irianto usai pertemuan.

            Di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI dan juga anggota DPR RI yang hadir, Gubernur menegaskan bahwa usulan pemekaran wilayah atau pembentukan DOB di Kaltara bukan tanpa alasan. Di mana, tujuan utamanya adalah untuk percepatan pembangunan, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. "Dan yang lebih utama lagi adalah untuk menjaga kedaulatan negara, serta keamanan dan pertahanan. Karena sebagian besar dari daerah yang kita usulkan ini berada di perbatasan," tegasnya.

            Gubernur juga berharap, dalam masa moratorium DOB oleh pemerintah, ada pengecualian untuk pembentukan DOB di Kaltara. "Kami menginginkan ada pengecualian di Kaltara. Salah satu alasannya adalah untuk kepentingan kedaulatan negara, karena untuk percepatan pembangunan di perbatasan," ulas Irianto.

            Disampaikan juga, atas aspirasi dari masyarakat, dari lima daerah di Kaltara yang diusulkan menjadi DOB, diharapkan bisa disetujui secara bersamaan dalam satu paket. Untuk itu, Gubernur mengajak semua pihak yang terlibat dalam usulan 5 DOB ini selalu kompak.

            Sementara itu, dari pertemuan tersebut, Gubernur menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya, memohon DPD RI agar secara kelembagaan memberikan rekomendasi tertulis terkait hasil pertemuan ini, utamanya soal usulan 5 calon DOB di Kaltara. Yang nantinya bisa disampaikan ke Presiden, dan pihak-pihak terkait lainnya. "Kedua saya selaku Gubernur, nantinya kembali akan membawa para Bupati, DPRD dan dewan predisium untuk melakukan audensi dan hearing dengan Komisi II DPR RI," kata Irianto lagi.

            Kesimpulan ketiga, masih dalam upaya perjuangan untuk terwujudnya usulan 5 DOB di Kaltara, Gubernur akan laporkan ini secara lisan dan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. "Saya juga akan menyampaikan izin dan meminta waktu untuk melakukan audensi seperti ini dengan bapak Mendagri," tandasnya.

            Terakhir, hal serupa atau audensi juga akan dilakukan dengan Wakil Presiden H Jusuf Kalla selaku ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). "Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama daerah yang mengusulkan menjadi DOB untuk menjaga kekompakan. Kita sama-sama menginginkan 5 calon DOB di Kaltara yang diusulkan, bisa terbentuk secara bersamaan dalam satu paket," jelas Irianto.

            Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengakui, bahwa Kaltara adalah yang paling kompak dibandingkan dengan daerah lain yang juga mengusulkan untuk menjadi DOB. "Kami dari DPD RI mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak ibu sekalian. Dan kami dari DPD juga siap memperjuangan aspirasi warga Kaltara untuk terbentuknya DOB di wilayah perbatasan," kata Nono.