Nunukan (Antaranews-Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meminta kerja sama warga Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan terkait pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara.
Hal ini diutarakan Irianto Lambrie di Pulau Sebatik, Senin malam saat silaturahmi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan jajaran Pemkab Nunukan di Gedung Astrada 88 Sei Nyamuk.
PLBN Sei Pancang yang telah dianggarkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR rencananya mulai dibangun tahun 2019 menggunakan APBN dengan tipe A.
Pembangunan PLBN Pulau Sebatik sendiri berlokasi diproyeksikan menelan dana sebesar Rp280 miliar dengan luas lahan sekira tujuh hektar.
"Total lahan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana PLBN tersebut seluas 7 ha. Namun untuk pembangunan tahap awal, dibutuhkan minimal 3 ha," jelas Gubernur Kaltara.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah memiliki lahan lebih kurang 1,5 ha dan selebihnya akan dilakukan pembebasan lahan.
Mengenai lahan yang akan dibebaskan ditempati warga sehingga Irianto Lambrie meminta kepada warga agar rela atau bersedia untuk direlokasi.
Menurut dia, warga terdampak tidak hanya akan diberikan ganti untung, tapi rencananya akan dibangunkan tempat tinggal yang lebih baik dari rumah atau tempat tinggal yang ada sekarang.
Untuk mempercepat proses pembebasan lahan tersebut, Gubernur Kaltara meminta dukungan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Perihal masyarakat yang keberatan diganti untung akan dititipkan pemerintah kepada pengadilan.
Langkah ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
Irianto Lambrie mengenang, pembangunan PLBN tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat Pulau Sebatik sendiri agar dibuka kembali akses yang menghubungkan Pulau Sebatik Indonesia dengan Tawau Negeri Sabah Malaysia.
"Pembangunan PLBN ini merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat Sebatik sendiri. Jadi dibutuhkan kerja sama semua pihak," pungkasnya.
Hal ini diutarakan Irianto Lambrie di Pulau Sebatik, Senin malam saat silaturahmi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan jajaran Pemkab Nunukan di Gedung Astrada 88 Sei Nyamuk.
PLBN Sei Pancang yang telah dianggarkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR rencananya mulai dibangun tahun 2019 menggunakan APBN dengan tipe A.
Pembangunan PLBN Pulau Sebatik sendiri berlokasi diproyeksikan menelan dana sebesar Rp280 miliar dengan luas lahan sekira tujuh hektar.
"Total lahan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana PLBN tersebut seluas 7 ha. Namun untuk pembangunan tahap awal, dibutuhkan minimal 3 ha," jelas Gubernur Kaltara.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah memiliki lahan lebih kurang 1,5 ha dan selebihnya akan dilakukan pembebasan lahan.
Mengenai lahan yang akan dibebaskan ditempati warga sehingga Irianto Lambrie meminta kepada warga agar rela atau bersedia untuk direlokasi.
Menurut dia, warga terdampak tidak hanya akan diberikan ganti untung, tapi rencananya akan dibangunkan tempat tinggal yang lebih baik dari rumah atau tempat tinggal yang ada sekarang.
Untuk mempercepat proses pembebasan lahan tersebut, Gubernur Kaltara meminta dukungan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Perihal masyarakat yang keberatan diganti untung akan dititipkan pemerintah kepada pengadilan.
Langkah ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
Irianto Lambrie mengenang, pembangunan PLBN tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat Pulau Sebatik sendiri agar dibuka kembali akses yang menghubungkan Pulau Sebatik Indonesia dengan Tawau Negeri Sabah Malaysia.
"Pembangunan PLBN ini merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat Sebatik sendiri. Jadi dibutuhkan kerja sama semua pihak," pungkasnya.