Tanjung Selor (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI dan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mengupayakan percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk Pulau Sebatik Sebatik di Kabupaten Nunukan.
“Kami semua sepakat agar PLBN Sebatik segera dioperasikan, dan hal ini akan kami sampaikan kepada kementerian teknis,” kata Plt. Deputi I KSP, Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi dalam keterangan yang diterima di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Rabu.
Untuk diketahui Plt. Deputi I KSP, Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi di PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan pada Selasa (27/5/2025).
Pertemuan ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, unsur Forkopimda Provinsi Kaltara, dan Kabupaten Nunukan.
Hilman Hadi mengatakan, PLBN Sebatik sangat strategis dan memiliki empat fungsi utama, yaitu kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan.
“Belum berfungsinya PLBN berdampak langsung terhadap sistem pengawasan lintas batas,” ujar Hilman.
Kehadiran KSP dalam rakor tersebut, adalah melakukan pemetaan masalah dan mempercepat penyelesaiannya melalui penguatan koordinasi dan perbaikan regulasi untuk mendorong operasional PLBN.
Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara (BNPP), Budi Setiono menjelaskan bahwa PLBN Sebatik dibangun berdasarkan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2019, sebagai salah satu dari 11 PLBN yang ditetapkan.
Ia mengatakan, sesuai data BNPP, Indonesia dan Malaysia sesungguhnya telah mengesahkan Sebatik dan Tawau sebagai perlintasan pertama kali pada 1967 melalui kesepakatan Border Crossing Agreement (BCA), untuk mengakomodasi interaksi sosial, budaya, dan kekeluargaan antarnegara.
Pemprov Kaltara berkomitmen terus mendukung percepatan pengoperasian PLBN Sebatik demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“PLBN Sebatik bukan sekadar gerbang lintas antarnegara, tetapi juga simbol kedaulatan dan wajah Indonesia,” ujarnya.
Wakil Bupati Nunukan Hermanus optimistis Pemerintah Pusat memiliki skema percepatan operasional PLBN Sebatik.
“Semisal nanti produknya berupa Peraturan Presiden, kita tunggu saja hasil akhir dari kebijakan Pusat," ujar Hermanus.
