Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot pejabat TNI/Polri yang bertugas di suatu daerah jika di daerahnya terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus membesar.
Dalam acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis, Presiden mengatakan pencopotan jabatan itu merupakan aturan main yang telah diterapkan dan disepakati sejak 2016.
“Hati-hati pangdam, kapolda, danrem, dandim, hati-hati kapolresnya. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke panglima TNI , ke kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya dandimnya sudah dicopot belum,” katanya.
Hal itu disebutnya bukan sekadar ancaman melainkan merupakan aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai saat ini.
Baca juga: "Bencana terjadwal" yang seharusnya tak terjadi
Baca juga: 1.602 titik api terdeteksi di Kaltim-Kaltara
“Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, pangdam sama kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja,” katanya.
Menurut dia, hal itu merupakan sesuatu yang memang menjadi kekhawatiran bersama karena kebakaran hutan sudah terjadi selama puluhan tahun di tanah air.
“Pak Menko sudah sampaikan betapa berjuta hektare telah terbakar. Di dalam pengalaman saya 2015 betul-betul sebuah kebakaran besar. Sebagai Presiden yang baru saja berapa bulan, tahu-tahu dapat perisitiwa itu sehingga kesiapan kita saat itu masih baru melihat lapangannya,” katanya.
Saat itu sekitar 2,5 juta hektare lahan di tanah air terbakar baik lahan gambut dan hutan.
“Begitu 2016 kita berkumpul, baru 2017 turun ini terkecil menjadi 150.000 hektare yang terbakar dari sebelumnya 2,5 juta hektare,” katanya.
Sayangnya pada 2018 luasan lahan terbakar meningkat menjadi 590.000 hektare.
“Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 juta ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia,” katanya.
Kebakaran lahan di Rusia dilaporkan mencapai 10 juta hektare, Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta, dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia yang berdasarkan informasi terbaru mencapai luasan 11 juta hektare.
Bahkan disebutkan ada 500 juta satwa yang mati karena kabakaran di Australia sehingga negara itu kehilangan plasna nutfah baik flora maupun fauna.
“Ini yang kita tidak mau, kekayaan yang tak bisa dihitung dengan nilai uang,” katanya.
Oleh sebab itu Presiden mengingatkan kembali jika sampai ada api satu segera padamkan.
“Kita punya Babinsa, kita punya Babinkamtibmas. Beri tahu mereka. Gubernur, bupati wali kota ada kepala desa, beri tahu mereka. Sampai instrumen, infastruktur kita di bawah itu ada. Sehingga kalau ada api satu saja di desa, segera cari ember padamkan,” katanya.
Ia berpesan agar kebakaran jangan sampai meluas hingga kemudian memerlukan air sampai berjuta-juta ton dan tidak menyelesaikan masalah dengan segera.
“Negara besar pun kesulitan kalau sudah ada yang namanya api. Di Amerika, Australia, kalau sudah membesar gitu sudah nggak mungkin, sudah kewalahan,” demikian Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Presiden khawatir pergantian pejabat pengaruhi penanganan karhutla
Baca juga: Presiden minta seluruh pihak antisipasi karhutla
Baca juga: Siti: Ke depan konsep penanganan karhutla melalui pencegahan
Baca juga: Presiden Jokowi diharapkan reformasi manajemen pencegahan karhutla
Dalam acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis, Presiden mengatakan pencopotan jabatan itu merupakan aturan main yang telah diterapkan dan disepakati sejak 2016.
“Hati-hati pangdam, kapolda, danrem, dandim, hati-hati kapolresnya. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke panglima TNI , ke kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya dandimnya sudah dicopot belum,” katanya.
Hal itu disebutnya bukan sekadar ancaman melainkan merupakan aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai saat ini.
Baca juga: "Bencana terjadwal" yang seharusnya tak terjadi
Baca juga: 1.602 titik api terdeteksi di Kaltim-Kaltara
“Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, pangdam sama kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja,” katanya.
Menurut dia, hal itu merupakan sesuatu yang memang menjadi kekhawatiran bersama karena kebakaran hutan sudah terjadi selama puluhan tahun di tanah air.
“Pak Menko sudah sampaikan betapa berjuta hektare telah terbakar. Di dalam pengalaman saya 2015 betul-betul sebuah kebakaran besar. Sebagai Presiden yang baru saja berapa bulan, tahu-tahu dapat perisitiwa itu sehingga kesiapan kita saat itu masih baru melihat lapangannya,” katanya.
Saat itu sekitar 2,5 juta hektare lahan di tanah air terbakar baik lahan gambut dan hutan.
“Begitu 2016 kita berkumpul, baru 2017 turun ini terkecil menjadi 150.000 hektare yang terbakar dari sebelumnya 2,5 juta hektare,” katanya.
Sayangnya pada 2018 luasan lahan terbakar meningkat menjadi 590.000 hektare.
“Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 juta ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia,” katanya.
Kebakaran lahan di Rusia dilaporkan mencapai 10 juta hektare, Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta, dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia yang berdasarkan informasi terbaru mencapai luasan 11 juta hektare.
Bahkan disebutkan ada 500 juta satwa yang mati karena kabakaran di Australia sehingga negara itu kehilangan plasna nutfah baik flora maupun fauna.
“Ini yang kita tidak mau, kekayaan yang tak bisa dihitung dengan nilai uang,” katanya.
Oleh sebab itu Presiden mengingatkan kembali jika sampai ada api satu segera padamkan.
“Kita punya Babinsa, kita punya Babinkamtibmas. Beri tahu mereka. Gubernur, bupati wali kota ada kepala desa, beri tahu mereka. Sampai instrumen, infastruktur kita di bawah itu ada. Sehingga kalau ada api satu saja di desa, segera cari ember padamkan,” katanya.
Ia berpesan agar kebakaran jangan sampai meluas hingga kemudian memerlukan air sampai berjuta-juta ton dan tidak menyelesaikan masalah dengan segera.
“Negara besar pun kesulitan kalau sudah ada yang namanya api. Di Amerika, Australia, kalau sudah membesar gitu sudah nggak mungkin, sudah kewalahan,” demikian Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Presiden khawatir pergantian pejabat pengaruhi penanganan karhutla
Baca juga: Presiden minta seluruh pihak antisipasi karhutla
Baca juga: Siti: Ke depan konsep penanganan karhutla melalui pencegahan
Baca juga: Presiden Jokowi diharapkan reformasi manajemen pencegahan karhutla
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Andi Jauhary