Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Kota Tarakan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana predikat ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Kalimantan Utara, Agus Priyono.
Penyampaian tersebut dihadapan Wali Kota Tarakan, Khairul, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada acara penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan yang bertempat di Auditorium BPK Kaltara di Tarakan, Selasa.
"Alhamdulilah pertama kita menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI perwakilan Kaltara, yang sudah memberikan opini WTP karena kerjaan ini memang bukan kerjaan instan. Torehan positif ini juga tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen di Pemkot Tarakan," kata Wali Kota Tarakan, Khairul.
Pencapaian ini tidak didapatkan secara instan oleh Pemkot Tarakan, salah satu perjuangan keras untuk bisa meraih WTP itu, diungkapkannya, yaitu setelah pemkot Tarakan berhasil mengatasi tiga kendala yang selama ini dihadapi, pertama persoalan utang, kedua aset dan ketiga masalah penyusutan.
"Sejak dilantik pada 1 Maret 2019, setelah kita petakan selama satu bulan persoalan di Pemkot itu, per tanggal 4 April saya bersurat kepada BPK-RI Kaltara untuk meminta review, terhadap semua kewajiban Pemkot dan itu dilakukan sampai empat kali penugasan," kata Khairul.
Akhirnya di bulan Desember 209 selesai, baru bisa mendapat gambaran berapa kewajiban Pemkot Tarakan.
"Ketiga masalah pokok itu menjadi penghambat Tarakan, selama enam tahun terakhir ini tidak mendapatkan WTP, tetapi hari ini berkat dari puncak kerja keras bersama semuanya, Tarakan akhirnya bisa meraih kembali WTP," kata Wali Kota.
Ditambahkannya bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparansi merupakan salah satu ciri-ciri smart goverment.
"Dari semua upaya yang kita lakukan, beberapa indikator smart city, smart ekonomi, smart goverment, smart mobility, semoga kota ini dapat benar-benar menjadi kota yang smart. Itu merupakan cita-cita kita," kata Khairul.
Hal itu merupakan slogan sejak awal, sehingga dengan pencapaian dapatkan hari ini lebih bisa memotivasi Pemkot Tarakan untuk bekerja yang lebih keras lagi.
Sementara itu, Kepala BPK Provinsi Kaltara, Agus Priyono mengungkapkan keberhasilan Pemkot Tarakan patut diapresiasi, setelah menyelesaikan tiga persoalan utama yang dihadapi dan melaporkan laporan keuangannya dengan baik.
"Awalnya memang Kota Tarakan opininya WDP sampai lima atau enam tahun terakhir, karena yang menjadi persoalan utamanya kemarin terdapat tiga kendala yang dihadapi, yakni aset tetap, utang dan penyusutan," kata Agus.
Pemkot Tarakan berdasarkan pemeriksaan BPK, sebenarnya sudah membentuk mengenai tindak lanjut, yang BPK pantau selama tiga tahun terakhir dan di tahun ini akhirnya sudah bisa selesai.
Berdasarkan hal tersebut, menjadi standar Kota Tarakan dapat meraih kembali WTP. Diharapkan dengan keberhasilan yang diraih ini bisa semakin memotivasi dan berkomitmen dalam memberikan laporan keuangan di Tarakan.
Baca juga: Prestasi Prestisius, Opini WTP 5 Kali Berturut-Turut
Baca juga: Lima Kali WTP, Pemprov Kaltara Terima DID Rp 49,8 Miliar
Penyampaian tersebut dihadapan Wali Kota Tarakan, Khairul, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada acara penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan yang bertempat di Auditorium BPK Kaltara di Tarakan, Selasa.
"Alhamdulilah pertama kita menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI perwakilan Kaltara, yang sudah memberikan opini WTP karena kerjaan ini memang bukan kerjaan instan. Torehan positif ini juga tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen di Pemkot Tarakan," kata Wali Kota Tarakan, Khairul.
Pencapaian ini tidak didapatkan secara instan oleh Pemkot Tarakan, salah satu perjuangan keras untuk bisa meraih WTP itu, diungkapkannya, yaitu setelah pemkot Tarakan berhasil mengatasi tiga kendala yang selama ini dihadapi, pertama persoalan utang, kedua aset dan ketiga masalah penyusutan.
"Sejak dilantik pada 1 Maret 2019, setelah kita petakan selama satu bulan persoalan di Pemkot itu, per tanggal 4 April saya bersurat kepada BPK-RI Kaltara untuk meminta review, terhadap semua kewajiban Pemkot dan itu dilakukan sampai empat kali penugasan," kata Khairul.
Akhirnya di bulan Desember 209 selesai, baru bisa mendapat gambaran berapa kewajiban Pemkot Tarakan.
"Ketiga masalah pokok itu menjadi penghambat Tarakan, selama enam tahun terakhir ini tidak mendapatkan WTP, tetapi hari ini berkat dari puncak kerja keras bersama semuanya, Tarakan akhirnya bisa meraih kembali WTP," kata Wali Kota.
Ditambahkannya bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparansi merupakan salah satu ciri-ciri smart goverment.
"Dari semua upaya yang kita lakukan, beberapa indikator smart city, smart ekonomi, smart goverment, smart mobility, semoga kota ini dapat benar-benar menjadi kota yang smart. Itu merupakan cita-cita kita," kata Khairul.
Hal itu merupakan slogan sejak awal, sehingga dengan pencapaian dapatkan hari ini lebih bisa memotivasi Pemkot Tarakan untuk bekerja yang lebih keras lagi.
Sementara itu, Kepala BPK Provinsi Kaltara, Agus Priyono mengungkapkan keberhasilan Pemkot Tarakan patut diapresiasi, setelah menyelesaikan tiga persoalan utama yang dihadapi dan melaporkan laporan keuangannya dengan baik.
"Awalnya memang Kota Tarakan opininya WDP sampai lima atau enam tahun terakhir, karena yang menjadi persoalan utamanya kemarin terdapat tiga kendala yang dihadapi, yakni aset tetap, utang dan penyusutan," kata Agus.
Pemkot Tarakan berdasarkan pemeriksaan BPK, sebenarnya sudah membentuk mengenai tindak lanjut, yang BPK pantau selama tiga tahun terakhir dan di tahun ini akhirnya sudah bisa selesai.
Berdasarkan hal tersebut, menjadi standar Kota Tarakan dapat meraih kembali WTP. Diharapkan dengan keberhasilan yang diraih ini bisa semakin memotivasi dan berkomitmen dalam memberikan laporan keuangan di Tarakan.
Baca juga: Prestasi Prestisius, Opini WTP 5 Kali Berturut-Turut
Baca juga: Lima Kali WTP, Pemprov Kaltara Terima DID Rp 49,8 Miliar