Jayapura (ANTARA) - Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura, Kamis, menemukan ada sejumlah calon penumpang kapal laut yang hendak melakukan perjalanan dengan KM Dobonsolo kedapatan memalsukan hasil tes cepat COVID-19 yang dikeluarkan Laboratorium Kesehatan Papua.
"Tadi kita temukan ada enam orang yang melakukan pemalsuan itu. Jadi mereka ini dari hasil tes cepat corona dari Labkesda dinyatakan reaktif. Tetapi agar bisa lolos, mereka pakai tip-ex penghapus dan tulis tangan nyatakan bahwa hasil mereka non reaktif," kata Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura Harold M. Pical di Jayapura, Kamis.
"Kita curiga karena capnya itu tidak basah. Jadi saya ambil berkas mereka dan langsung ke Labkesda untuk konfirmasi. Ternyata di register mereka, nama mereka berlima ini reaktif," ujarnya.
Dia mengatakan, modus operandinya, teman mereka yang hasilnya non reaktif itu, di hapus identitas umum, dia copy suratnya lalu lima teman lainnya yang hasilnya reaktif tulis nama dan menjadi non reaktif.
Baca juga: Gugus tugas temukan pemalsuan surat izin masuk Kota Sorong
Baca juga: Polres Jembrana tangkap komplotan pemalsu surat kesehatan COVID-19
Menurut Harold, kasus pemalsuan ini ditemukan di Kantor PELNI, Argapura. Sesuai dengan mekanisme yang disepakati dengan pihak pihak PELNI Jayapura, setiap calon penumpang kapal yang hendak berangkat membeli tiket dengan menunjukkan surat keterangan sehat berupa hasil tes cepat kesehatan yang divalidasi oleh petugas KKP Jayapura di tempat itu.
"Oleh karena itu, saran kami dari KKP Jayapura, agar tidak terjadi pemalsuan lagi, sebaiknya hasil cepat kesehatan itu pakai ketik, print dan pakai barcode. Bahaya sekali karena nanti tempat tujuan yang didatangi akan kena Covid baru di sana. Begini-begini ini yang bikin kasus Covid kita tidak selesai-selesai," katanya.
Menurut dia, sejumlah penumpang yang kedapatan melakukan pemalsuan surat kesehatan itu rencananya akan berangkat ke Serui, Sorong, Bau-Bau dan Makassar. Sesuai rencana, KM Dobonsolo akan sandar di Pelabuhan Jayapura, Jumat besok.
Untuk meningkatkan pengawasan, kata Harold, pihaknya sudah meminta Satpol PP Kota Jayapura untuk mem-back up tugas mereka. Kini, 23 petugas yang diturunkan di Pelabuhan Jayapura dari pagi hingga malam untuk melakukan validasi dokumen kesehatan para calon penumpang, dimana 15 tenaga berasal KKP Jayapura, dua sopir dan enam relawan.
"Tiap hari begitu. Yang penjualan tiket di Kantor PLNI Argapura kita tempatkan 10 orang sebagai tim yang validasi data penumpang saat mereka beli tiket. Saya mohon masyarakat jujur agar tidak membuat kita sibuk dengan kerjaan baru," ujarnya.
Baca juga: Sudah 84 tenaga kesehatan RSUD Jayapura terpapar COVID-19, sebut Dirut
Baca juga: Dukung penanganan COVID-19, "wastafel portable" dipasang di Jayapura
Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua dr. Silwanus Sumule, mengatakan pihaknya sudah mendengar laporan terkait pemalsuan surat kesehatan ini.
"Kami akan meminta bantuan pihak keamanan untuk menangani hal ini. Tadi kami sudah bicarakan dan sepakati, hasil tes cepat kesehatan di Labkesda nanti kita akan usahakan pakai ketik, print dan ada barcode. Sehingga dengan demikian, orang tidak bisa palsukan lagi," kata Sumule.
Sementara itu, terkait harga pemeriksaan tes cepat kesehatan yang kini dipatok oleh Kementerian Kesehatan RI senilai Rp150 ribu per orang, pihaknya belum bisa merealisasikan di Papua karena saat ini, alat tes cepat kesehatan yang beredar adalah produk luar negeri yang mahal.
"Harga Rp150 ribu itu dengan perhitungan bahwa alat tes cepat kesehatan corona merupakan produk Indonesia dengan harga jual sekitar Rp75 ribu sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan," ujarnya.
Tetapi harus diingat, tambah dia, untuk masyarakat di Provinsi Papua, jika melakukan tes cepat corona di fasilitas kesehatan yang menerima bantuan alat tes cepat maka itu gratis atau tidak dipungut biaya. Kalau ada yang pungut biaya, lapor ke kami di Satgas dan kita siap tindaklanjuti," tambah dia.
Baca juga: Sebesar 51 persen pasien positif COVID-19 di Papua sembuh
Baca juga: Percontohan "RT/RW Tangguh COVID-19" diluncurkan di Papua
"Tadi kita temukan ada enam orang yang melakukan pemalsuan itu. Jadi mereka ini dari hasil tes cepat corona dari Labkesda dinyatakan reaktif. Tetapi agar bisa lolos, mereka pakai tip-ex penghapus dan tulis tangan nyatakan bahwa hasil mereka non reaktif," kata Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura Harold M. Pical di Jayapura, Kamis.
"Kita curiga karena capnya itu tidak basah. Jadi saya ambil berkas mereka dan langsung ke Labkesda untuk konfirmasi. Ternyata di register mereka, nama mereka berlima ini reaktif," ujarnya.
Dia mengatakan, modus operandinya, teman mereka yang hasilnya non reaktif itu, di hapus identitas umum, dia copy suratnya lalu lima teman lainnya yang hasilnya reaktif tulis nama dan menjadi non reaktif.
Baca juga: Gugus tugas temukan pemalsuan surat izin masuk Kota Sorong
Baca juga: Polres Jembrana tangkap komplotan pemalsu surat kesehatan COVID-19
Menurut Harold, kasus pemalsuan ini ditemukan di Kantor PELNI, Argapura. Sesuai dengan mekanisme yang disepakati dengan pihak pihak PELNI Jayapura, setiap calon penumpang kapal yang hendak berangkat membeli tiket dengan menunjukkan surat keterangan sehat berupa hasil tes cepat kesehatan yang divalidasi oleh petugas KKP Jayapura di tempat itu.
"Oleh karena itu, saran kami dari KKP Jayapura, agar tidak terjadi pemalsuan lagi, sebaiknya hasil cepat kesehatan itu pakai ketik, print dan pakai barcode. Bahaya sekali karena nanti tempat tujuan yang didatangi akan kena Covid baru di sana. Begini-begini ini yang bikin kasus Covid kita tidak selesai-selesai," katanya.
Menurut dia, sejumlah penumpang yang kedapatan melakukan pemalsuan surat kesehatan itu rencananya akan berangkat ke Serui, Sorong, Bau-Bau dan Makassar. Sesuai rencana, KM Dobonsolo akan sandar di Pelabuhan Jayapura, Jumat besok.
Untuk meningkatkan pengawasan, kata Harold, pihaknya sudah meminta Satpol PP Kota Jayapura untuk mem-back up tugas mereka. Kini, 23 petugas yang diturunkan di Pelabuhan Jayapura dari pagi hingga malam untuk melakukan validasi dokumen kesehatan para calon penumpang, dimana 15 tenaga berasal KKP Jayapura, dua sopir dan enam relawan.
"Tiap hari begitu. Yang penjualan tiket di Kantor PLNI Argapura kita tempatkan 10 orang sebagai tim yang validasi data penumpang saat mereka beli tiket. Saya mohon masyarakat jujur agar tidak membuat kita sibuk dengan kerjaan baru," ujarnya.
Baca juga: Sudah 84 tenaga kesehatan RSUD Jayapura terpapar COVID-19, sebut Dirut
Baca juga: Dukung penanganan COVID-19, "wastafel portable" dipasang di Jayapura
Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua dr. Silwanus Sumule, mengatakan pihaknya sudah mendengar laporan terkait pemalsuan surat kesehatan ini.
"Kami akan meminta bantuan pihak keamanan untuk menangani hal ini. Tadi kami sudah bicarakan dan sepakati, hasil tes cepat kesehatan di Labkesda nanti kita akan usahakan pakai ketik, print dan ada barcode. Sehingga dengan demikian, orang tidak bisa palsukan lagi," kata Sumule.
Sementara itu, terkait harga pemeriksaan tes cepat kesehatan yang kini dipatok oleh Kementerian Kesehatan RI senilai Rp150 ribu per orang, pihaknya belum bisa merealisasikan di Papua karena saat ini, alat tes cepat kesehatan yang beredar adalah produk luar negeri yang mahal.
"Harga Rp150 ribu itu dengan perhitungan bahwa alat tes cepat kesehatan corona merupakan produk Indonesia dengan harga jual sekitar Rp75 ribu sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan," ujarnya.
Tetapi harus diingat, tambah dia, untuk masyarakat di Provinsi Papua, jika melakukan tes cepat corona di fasilitas kesehatan yang menerima bantuan alat tes cepat maka itu gratis atau tidak dipungut biaya. Kalau ada yang pungut biaya, lapor ke kami di Satgas dan kita siap tindaklanjuti," tambah dia.
Baca juga: Sebesar 51 persen pasien positif COVID-19 di Papua sembuh
Baca juga: Percontohan "RT/RW Tangguh COVID-19" diluncurkan di Papua
Pewarta: Musa Abubar
Editor: Budhi Santoso