Tarakan (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini masih menunggu respon Kementerian Perhubungan soal pengadaan jembatan timbang.
"Kita sudah melakukan studi kelayakan untuk memenuhi syarat pengadaan jembatan timbang bahkan telah melaksanakan detail gambar kerjanya atau Detail Engineering Design ( DED)," kata Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Operasi Dinas Perhubungan Kaltara, Bernat Rantetasak di Tanjung Selor, Sabtu.
Master Plan dan DED sudah dipersentasikan ke Kemenhub, tetapi sampai sekarang belum ada respon. Penetapan lokasinya juga belum ada karena yang menetapkan semuanya itu dari Kemenhub.
Pada awal 2021, seluruh berkas terkait DED jembatan timbang Kaltara telah dikirimkan kembali atas permintaan Kemenhub, namun sampai saat ini menurut Bernat masih belum ada kelanjutannya.
“Mungkin masih dipelajari karena semua pembangunan tergantung dari pusat. Sebenarnya kita ada inisiatif membeli jembatan timbang portabel tapi karena keterbatasan anggaran hingga tidak memungkinkan," kata Bernat.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara Kombes Pol Romdhon Natakusuma berharap agar provinsi memiliki jembatan timbang untuk mempermudah klasifikasi berat tonase kendaraan yang dapat melalui suatu jembatan.
“Jembatan timbang untuk mengawasi serta memelihara jalan yang dibangun pemerintah, jangan sampai rusak karena tonase yang lebih dari kapasitas jalan,” kata Romdhon.
Baca juga: Guru di Perbatasan Mengharapkan Perhatian Khusus Dari Pemerintah
"Kita sudah melakukan studi kelayakan untuk memenuhi syarat pengadaan jembatan timbang bahkan telah melaksanakan detail gambar kerjanya atau Detail Engineering Design ( DED)," kata Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Operasi Dinas Perhubungan Kaltara, Bernat Rantetasak di Tanjung Selor, Sabtu.
Master Plan dan DED sudah dipersentasikan ke Kemenhub, tetapi sampai sekarang belum ada respon. Penetapan lokasinya juga belum ada karena yang menetapkan semuanya itu dari Kemenhub.
Pada awal 2021, seluruh berkas terkait DED jembatan timbang Kaltara telah dikirimkan kembali atas permintaan Kemenhub, namun sampai saat ini menurut Bernat masih belum ada kelanjutannya.
“Mungkin masih dipelajari karena semua pembangunan tergantung dari pusat. Sebenarnya kita ada inisiatif membeli jembatan timbang portabel tapi karena keterbatasan anggaran hingga tidak memungkinkan," kata Bernat.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara Kombes Pol Romdhon Natakusuma berharap agar provinsi memiliki jembatan timbang untuk mempermudah klasifikasi berat tonase kendaraan yang dapat melalui suatu jembatan.
“Jembatan timbang untuk mengawasi serta memelihara jalan yang dibangun pemerintah, jangan sampai rusak karena tonase yang lebih dari kapasitas jalan,” kata Romdhon.
Baca juga: Guru di Perbatasan Mengharapkan Perhatian Khusus Dari Pemerintah