Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltara segera koordinasi mempersiapkan terkait rencana kepulangan 155 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia.
"Untuk mengantisipasi masalah ini maka kita akan buat Satgas Perbatasan. Harus tuntas minggu ini untuk pembentukannya agar bisa segera tertangani, khususnya yang masuk lewat wilayah Krayan. Kalau yang lewat Sebatik sudah tertangani," kata Zainal saat rapat kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama DPRD Kaltara di Tanjung Selor, Jumat.
Pemulangan dilakukan karena para TKI tersebut bekerja melalui jalur nonprosedural atau ilegal.
Hingga saat ini, Zainal telah mengarahkan sejumlah para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk terus memonitor rencana pemulangan TKI tersebut.
Dia menjelaskan bahwa pemulangan TKI di tengah pandemi perlu proses penanganan yang ketat. Terlebih saat ini, situasi COVID-19 di Malaysia sedang tidak kondusif.
"Sudah saya minta ke Pemkab Nunukan untuk langkah-langkah awal berdayakan dokter dan perawat yang ada di sana jika ada TKI yang masuk lewat Krayan untuk dites COVID-19 terlebih dahulu," kata Gubernur.
Setelah itu, isolasi lima hari dengan memanfaatkan Rumah Sakit Pratama yang ada di sana untuk digunakan ruang inapnya untuk isolasi mandiri.
Pemprov Kaltara segera bersurat ke pusat guna meminta bantuan untuk pemulangan para TKI tersebut. Termasuk membahas terlebih dahulu terkait waktu dan teknis pemulangan.
"Setelah lima hari baru kita upayakan mengangkut mereka untuk pulang ke kampungnya. Saya sudah koordinasi dengan Danlanud Insya Allah ada solusi," katanya.
Dalam waktu dekat juga Gubernur dan Komandan Korem (Danrem) 092/Maharajalila, Brigjen TNI Suratno akan bersurat ke Pangdam atau Panglima untuk meminta bantuan satu unit pesawat standby di sana untuk mengangkut TKI yang lain.
Ditambahkan Zainal, sebagian besar TKI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia berasal dari luar Kaltara. Para kepala daerah asal TKI juga sudah mengetahui tahu rencana pemulangan ini.
"80 persen memang dari luar Kaltara. Pemkab Nunukan juga sudah berkomunikasi dengan para bupati dan gubernur asal TKI tersebut," katanya.
Baca juga: TKI asal NTT meninggal dunia di Nunukan
"Untuk mengantisipasi masalah ini maka kita akan buat Satgas Perbatasan. Harus tuntas minggu ini untuk pembentukannya agar bisa segera tertangani, khususnya yang masuk lewat wilayah Krayan. Kalau yang lewat Sebatik sudah tertangani," kata Zainal saat rapat kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama DPRD Kaltara di Tanjung Selor, Jumat.
Pemulangan dilakukan karena para TKI tersebut bekerja melalui jalur nonprosedural atau ilegal.
Hingga saat ini, Zainal telah mengarahkan sejumlah para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk terus memonitor rencana pemulangan TKI tersebut.
Dia menjelaskan bahwa pemulangan TKI di tengah pandemi perlu proses penanganan yang ketat. Terlebih saat ini, situasi COVID-19 di Malaysia sedang tidak kondusif.
"Sudah saya minta ke Pemkab Nunukan untuk langkah-langkah awal berdayakan dokter dan perawat yang ada di sana jika ada TKI yang masuk lewat Krayan untuk dites COVID-19 terlebih dahulu," kata Gubernur.
Setelah itu, isolasi lima hari dengan memanfaatkan Rumah Sakit Pratama yang ada di sana untuk digunakan ruang inapnya untuk isolasi mandiri.
Pemprov Kaltara segera bersurat ke pusat guna meminta bantuan untuk pemulangan para TKI tersebut. Termasuk membahas terlebih dahulu terkait waktu dan teknis pemulangan.
"Setelah lima hari baru kita upayakan mengangkut mereka untuk pulang ke kampungnya. Saya sudah koordinasi dengan Danlanud Insya Allah ada solusi," katanya.
Dalam waktu dekat juga Gubernur dan Komandan Korem (Danrem) 092/Maharajalila, Brigjen TNI Suratno akan bersurat ke Pangdam atau Panglima untuk meminta bantuan satu unit pesawat standby di sana untuk mengangkut TKI yang lain.
Ditambahkan Zainal, sebagian besar TKI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia berasal dari luar Kaltara. Para kepala daerah asal TKI juga sudah mengetahui tahu rencana pemulangan ini.
"80 persen memang dari luar Kaltara. Pemkab Nunukan juga sudah berkomunikasi dengan para bupati dan gubernur asal TKI tersebut," katanya.
Baca juga: TKI asal NTT meninggal dunia di Nunukan
Baca juga: Sekolah anak TKI di Sabah mulai dibuka