Nunukan (ANTARA) - Kelangsungan perputaran ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengalami kendala selama pandemi COVID-19.
"Pandemi COVID-19 berdampak bagi 230 BUMDes di sini. Salah satu faktornya, pergerakan pemasaran produk-produk tidak bisa didistribusikan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nunukan H Jumianto di Nunukan, Selasa.
Kabupaten Nunukan memilili BUMDes terbanyak di Provinsi Kaltara sehingga kondisi ekonomi rakyat melalui badan usaha milik desa bisa mencerminkan kondisi di provinsi termuda itu.
Sampai saat ini, dari 232 desa di Kabupaten Nunukan sudah terbentuk 230 BUMDes.
Didampingi Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi Desa Dinas DPMD Nunukan Rusdan disebutkan selama pandemi COVID-19 ini BUMDes di Kabupaten Nunukan ibaratnya mati suri karena hampir tidak ada aktivitas baik pemasaran maupun pengembangan usahanya.
Ia pun mengatakan usaha yang dikelola setiap BUMDes di Kabupaten Nunukan didasarkan pada potensi desa masing-masing.
Sebelum pandemi COVID-19 pengembangan usaha BUMDes sangat bagus dimana berbagai produk dapat dimunculkan.
Selain kevakuman BUMDes dipengaruhi oleh COVID-19, juga kebanyakan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari pengelolanya dalam rangka peningkatan produk dari usahanya.
Kendala SDM kebanyakan pada dialami BUMDes yang berada di wilayah III atau pelosok dan pedalaman meskipun modal usaha yang digelontorkan dari dana desa (DD) setiap desa.
Sedangkan BUMDes yang terbentuk pada semua desa di Pulau Sebatik pengelolanya sudah lumayan bagus karena ditopang oleh SDM yang mumpuni.
"Pandemi COVID-19 berdampak bagi 230 BUMDes di sini. Salah satu faktornya, pergerakan pemasaran produk-produk tidak bisa didistribusikan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nunukan H Jumianto di Nunukan, Selasa.
Kabupaten Nunukan memilili BUMDes terbanyak di Provinsi Kaltara sehingga kondisi ekonomi rakyat melalui badan usaha milik desa bisa mencerminkan kondisi di provinsi termuda itu.
Sampai saat ini, dari 232 desa di Kabupaten Nunukan sudah terbentuk 230 BUMDes.
Didampingi Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi Desa Dinas DPMD Nunukan Rusdan disebutkan selama pandemi COVID-19 ini BUMDes di Kabupaten Nunukan ibaratnya mati suri karena hampir tidak ada aktivitas baik pemasaran maupun pengembangan usahanya.
Ia pun mengatakan usaha yang dikelola setiap BUMDes di Kabupaten Nunukan didasarkan pada potensi desa masing-masing.
Sebelum pandemi COVID-19 pengembangan usaha BUMDes sangat bagus dimana berbagai produk dapat dimunculkan.
Selain kevakuman BUMDes dipengaruhi oleh COVID-19, juga kebanyakan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari pengelolanya dalam rangka peningkatan produk dari usahanya.
Kendala SDM kebanyakan pada dialami BUMDes yang berada di wilayah III atau pelosok dan pedalaman meskipun modal usaha yang digelontorkan dari dana desa (DD) setiap desa.
Sedangkan BUMDes yang terbentuk pada semua desa di Pulau Sebatik pengelolanya sudah lumayan bagus karena ditopang oleh SDM yang mumpuni.