Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ( PTUN Jkt) tanggal 12 Januari 2022 secara resmi menetapkan kemenangan Gubernur DKI dan Panitia Masjid At Tabayyun TVM secara inkracht (berkekuatan hukum tetap) melawan pengacara DR Hartono dan kawan - kawan.
Penetapan inkracht itu atas putusan banding dan putusan pertama PTUN Jkt tanggal 30 Agustus 2021 yang tidak menerima (NO) gugatan DR Hartono SH dkk, terhadap Gubernur DKI (Tergugat ) dan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun (Tergugat Intervensi) terkait pemberian izin pemakaian tanah milik DKI di Blok C1 Perumahan Taman Villa, Jakarta Barat.
Diberi tenggang waktu dua minggu, DR Hartono dkk menyerah, tidak melanjutkan gugatan tingkat kasasi. Gugatan Hartono tercatat dengan nomor perkara 76/G/PTUN Jkt.
Gugatan DR Hartono SH dkk, mewakili 292 warga Taman Villa Meruya, mulai disidangkan tanggal 11 Mei 2021. Setelah berlangsung sekitar 3 bulan, Majelis Hakim PTUN Jkt, yang dipimpin DR Andi Muh Ali Rahman S.H, M.H, pada tanggal 30 Agustus 2021 memutuskan tidak menerima gugatan para Penggugat (NO) dan menerima eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan perbuatan hukum perdata.
Atas putusan PTUN Jkt itu, para Penggugat kemudian menyatakan Banding. Tapi sampai batas waktu banding tiba, Kuasa Hukum para Penggugat tidak mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PTTUN).
Lalu, PTTUN pada tanggal 30 November 2021 mengeluarkan putusan yang "menguatkan putusan PTUN Jkt.
“Sebenarnya, masih ada peluang Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi, lagi-lagi, sampai batas waktunya, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan kasasi. Kami menerima putusan inkracht PTUN Jakarta itu, pada tanggal 17 Januari 2022," kata Mindo Simamora SH, kuasa hukum Pemrov DKI.
Ketetapan Inkracht itu disambut gembira Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun.
"Alhamdulillah. Dengan demikian case is closed. Kini kami makin bisa berkonsenterasi pada penyelesaian pembangunan masjid," ujar Marah Sakti Siregar, Ketua Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun TVM. Panitia menunjuk peengacara Muhammad Fayyath dan kawan-kawan ketika maju sebagai tergugat II ( intervensi).
Masjid At Tabayyun sendiri, sejak awal November 2021 mulai dibangun di Blok D2 Perumahan TVM. Jika proses pembangunan berjalan lancar, mesjid yang sudah sekitar 30 tahun diidamkan warga muslim TVM itu, awal Ramadan 1443 pada April 2022, Insya Allah mulai bisa dipakai untuk solat berjamaah 5 waktu dan solat Tarawih.
***
Baca juga: Catatan Ilham Bintang - Kisah Anies "Diprotes" Teman Hingga Diajak Selfie Pengunjuk Rasa Masjid At Tabayyun
Baca juga: Dari silaturahim pejabat Kemenko Polhukam dengan panitia Masjid At Tabayyun
Baca juga: Masjid tertua Kaltara, saksi sejarah hingga badai pandemi
Penetapan inkracht itu atas putusan banding dan putusan pertama PTUN Jkt tanggal 30 Agustus 2021 yang tidak menerima (NO) gugatan DR Hartono SH dkk, terhadap Gubernur DKI (Tergugat ) dan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun (Tergugat Intervensi) terkait pemberian izin pemakaian tanah milik DKI di Blok C1 Perumahan Taman Villa, Jakarta Barat.
Diberi tenggang waktu dua minggu, DR Hartono dkk menyerah, tidak melanjutkan gugatan tingkat kasasi. Gugatan Hartono tercatat dengan nomor perkara 76/G/PTUN Jkt.
Gugatan DR Hartono SH dkk, mewakili 292 warga Taman Villa Meruya, mulai disidangkan tanggal 11 Mei 2021. Setelah berlangsung sekitar 3 bulan, Majelis Hakim PTUN Jkt, yang dipimpin DR Andi Muh Ali Rahman S.H, M.H, pada tanggal 30 Agustus 2021 memutuskan tidak menerima gugatan para Penggugat (NO) dan menerima eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan perbuatan hukum perdata.
Atas putusan PTUN Jkt itu, para Penggugat kemudian menyatakan Banding. Tapi sampai batas waktu banding tiba, Kuasa Hukum para Penggugat tidak mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PTTUN).
Lalu, PTTUN pada tanggal 30 November 2021 mengeluarkan putusan yang "menguatkan putusan PTUN Jkt.
“Sebenarnya, masih ada peluang Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi, lagi-lagi, sampai batas waktunya, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan kasasi. Kami menerima putusan inkracht PTUN Jakarta itu, pada tanggal 17 Januari 2022," kata Mindo Simamora SH, kuasa hukum Pemrov DKI.
Ketetapan Inkracht itu disambut gembira Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun.
"Alhamdulillah. Dengan demikian case is closed. Kini kami makin bisa berkonsenterasi pada penyelesaian pembangunan masjid," ujar Marah Sakti Siregar, Ketua Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun TVM. Panitia menunjuk peengacara Muhammad Fayyath dan kawan-kawan ketika maju sebagai tergugat II ( intervensi).
Masjid At Tabayyun sendiri, sejak awal November 2021 mulai dibangun di Blok D2 Perumahan TVM. Jika proses pembangunan berjalan lancar, mesjid yang sudah sekitar 30 tahun diidamkan warga muslim TVM itu, awal Ramadan 1443 pada April 2022, Insya Allah mulai bisa dipakai untuk solat berjamaah 5 waktu dan solat Tarawih.
***
Baca juga: Catatan Ilham Bintang - Kisah Anies "Diprotes" Teman Hingga Diajak Selfie Pengunjuk Rasa Masjid At Tabayyun
Baca juga: Dari silaturahim pejabat Kemenko Polhukam dengan panitia Masjid At Tabayyun
Baca juga: Masjid tertua Kaltara, saksi sejarah hingga badai pandemi