Tarakan (ANTARA) - Serapan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai 97,03 persen atau Rp10,79 triliun dari Rp11,12 triliun.
“Jika dirincikan, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan pada 39 kementerian/lembaga terdiri dari 227 satuan kerja di seluruh Kaltara telah terealisasi sebesar Rp3,80 triliun dari total pagu sebesar Rp4,06 triliun,” kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Jumat.
Dijelaskannya bahwa terjadi peningkatan sebesar 34 persen secara year on year (y-o-y) jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Gubernur mengungkapkan, realisasi ini didominasi oleh program infrastruktur konektivitas dengan porsi serapan sebesar 34,18 persen.
Zainal mengatakan bahwa berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, Wahyu Prihantoro alokasi tersebut terbagi atas belanja pemerintah pusat melalui belanja kementerian/lembaga dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Tidak hanya itu, belanja APBN di Kaltara ini digunakan untuk mendukung prioritas nasional dengan prioritas utama pada sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial.
“Sedangkan program lainnya yang mendominasi adalah program perumahan dan kawasan permukiman, ketahanan sumber daya air dan modernisasi alat material khusus dan sarana prasarana Polri,” kata Zainal.
Dengan kata lain, realisasi belanja pemerintah pusat di Kaltara cukup proporsional sepanjang tahun. Dalam artian tidak menumpuk di akhir tahun, meskipun pada triwulan satu sampai tiga presentase realisasinya sedikit di bawah target.
Gubernur juga menjelaskan, kinerja pelaksanaan anggaran di Kaltara mendapat pencapaian yang sangat baik dengan nilai 97,24 persen.
"Hal ini mencerminkan pelaksanaan anggaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan telah dilaksanakan dengan baik," katanya.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga menjadi prioritas.
Di tahun 2021 pemerintah pusat juga memberikan prioritas alokasi untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada APBN yang terbagi pada empat bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas dan dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Di Kaltara, penanganan PC-PEN yang telah terserap sebesar Rp816,23 miliar. Di mana bidang kesehatan terealisasi sebesar Rp181,95 miliar.
Sementara bidang perlindungan sosial, terserap sebesar Rp426,11 miliar. Selain itu, pemerintah pusat juga mengucurkan anggaran untuk program padat karya di Kaltara dengan porsi serapan Rp148,30 miliar. Serta dukungan untuk UMKM berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan serapan sebesar Rp17,44 miliar.
Baca juga: Ini Tanggapan Wagub Kaltara Tentang Masalah Susi Air
“Jika dirincikan, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan pada 39 kementerian/lembaga terdiri dari 227 satuan kerja di seluruh Kaltara telah terealisasi sebesar Rp3,80 triliun dari total pagu sebesar Rp4,06 triliun,” kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Jumat.
Dijelaskannya bahwa terjadi peningkatan sebesar 34 persen secara year on year (y-o-y) jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Gubernur mengungkapkan, realisasi ini didominasi oleh program infrastruktur konektivitas dengan porsi serapan sebesar 34,18 persen.
Zainal mengatakan bahwa berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, Wahyu Prihantoro alokasi tersebut terbagi atas belanja pemerintah pusat melalui belanja kementerian/lembaga dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Tidak hanya itu, belanja APBN di Kaltara ini digunakan untuk mendukung prioritas nasional dengan prioritas utama pada sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial.
“Sedangkan program lainnya yang mendominasi adalah program perumahan dan kawasan permukiman, ketahanan sumber daya air dan modernisasi alat material khusus dan sarana prasarana Polri,” kata Zainal.
Dengan kata lain, realisasi belanja pemerintah pusat di Kaltara cukup proporsional sepanjang tahun. Dalam artian tidak menumpuk di akhir tahun, meskipun pada triwulan satu sampai tiga presentase realisasinya sedikit di bawah target.
Gubernur juga menjelaskan, kinerja pelaksanaan anggaran di Kaltara mendapat pencapaian yang sangat baik dengan nilai 97,24 persen.
"Hal ini mencerminkan pelaksanaan anggaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan telah dilaksanakan dengan baik," katanya.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga menjadi prioritas.
Di tahun 2021 pemerintah pusat juga memberikan prioritas alokasi untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada APBN yang terbagi pada empat bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas dan dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Di Kaltara, penanganan PC-PEN yang telah terserap sebesar Rp816,23 miliar. Di mana bidang kesehatan terealisasi sebesar Rp181,95 miliar.
Sementara bidang perlindungan sosial, terserap sebesar Rp426,11 miliar. Selain itu, pemerintah pusat juga mengucurkan anggaran untuk program padat karya di Kaltara dengan porsi serapan Rp148,30 miliar. Serta dukungan untuk UMKM berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan serapan sebesar Rp17,44 miliar.
Baca juga: Ini Tanggapan Wagub Kaltara Tentang Masalah Susi Air