Tarakan (ANTARA) - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Utara (Kaltara) diupayakan agar bisa ditingkatkan pada tahun ini, ditargetkan di atas nasional.
"Namun banyak faktor yang menjadi kendala dan harus dicari solusinya," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara, Risdianto di Tanjung Selor, Bulungan, Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya tekanan itu, karena kondisi kesehatan dan ekonomi. Dimana pandemi ini dari sisi perekonomian terganggu.
IPM menyangkut tentang aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
"Kaltara naik sekitar 0,5, sudah signifikan sangat baik. Berada di urutan dua setelah Kaltim, namun masih di bawah nasional," kata Risdianto
Menurutnya langkah mendorong program kegiatan dari indikator penilai IPM menjadi penting.
“Kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang sebetulnya, kalau kita lihat angka itu merujuk pada lima indikator makro yang saling terkait," katanya.
Untuk mencapai target yang ingin diraih, Pemprov Kaltara sudah berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan BPS.
Termasuk menjawab berbagai tantangan bagi Pemprov Kaltara bersinergi dengan kabupaten dan kota, untuk merumuskan kebijakan di tahun 2023. Dalam memenuhi sumber pembiayaan pembangunan dengan kondisi saat ini.
Saat ini yang perlu dilakukan kerja sama, dengan mengidentifikasi potensi dan peluang melalui pola Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta.
Dengan harapan, tidak ada aset yang menganggur lagi. Lalu, mendorong dan membantu dalam fasilitasi investasi, agar banyak masuk di daerah.
Bahkan, kolaborasi kerja sama melalui Perusda dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga perlu, sehingga kerja sama antar daerah mampu mendorong membuka lapangan kerja.
Baca juga: Potensi sumber daya kelautan di Kaltara miliki nilai ekonomis tinggi
"Namun banyak faktor yang menjadi kendala dan harus dicari solusinya," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara, Risdianto di Tanjung Selor, Bulungan, Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya tekanan itu, karena kondisi kesehatan dan ekonomi. Dimana pandemi ini dari sisi perekonomian terganggu.
IPM menyangkut tentang aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
"Kaltara naik sekitar 0,5, sudah signifikan sangat baik. Berada di urutan dua setelah Kaltim, namun masih di bawah nasional," kata Risdianto
Menurutnya langkah mendorong program kegiatan dari indikator penilai IPM menjadi penting.
“Kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang sebetulnya, kalau kita lihat angka itu merujuk pada lima indikator makro yang saling terkait," katanya.
Untuk mencapai target yang ingin diraih, Pemprov Kaltara sudah berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan BPS.
Termasuk menjawab berbagai tantangan bagi Pemprov Kaltara bersinergi dengan kabupaten dan kota, untuk merumuskan kebijakan di tahun 2023. Dalam memenuhi sumber pembiayaan pembangunan dengan kondisi saat ini.
Saat ini yang perlu dilakukan kerja sama, dengan mengidentifikasi potensi dan peluang melalui pola Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta.
Dengan harapan, tidak ada aset yang menganggur lagi. Lalu, mendorong dan membantu dalam fasilitasi investasi, agar banyak masuk di daerah.
Bahkan, kolaborasi kerja sama melalui Perusda dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga perlu, sehingga kerja sama antar daerah mampu mendorong membuka lapangan kerja.
Baca juga: Potensi sumber daya kelautan di Kaltara miliki nilai ekonomis tinggi