Tanjung Selor (ANTARA) - Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat bersama Tim TPID pada hari Senin (19/09), Ketua DPRD Prov. Kaltara bersama anggota DPRD Prov. Kaltara melakukan sidak harga sembako di pasar induk tanjung selor, pada hari selasa (20/09/22).
"Tujuan kita kesini adalah Kita hanya mencari informasi yg real, apa yg menyebabkan inflasi di kota Tanjung selor mencapai angka 7,2%. Dan salah satu awalnya adalah mengetahui harga-harga bahan pokok di pasar," kata Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST di Tanjung Selor, awal pekan ini.
inflasi Tanjyng Selor termasuk tertinggi nasional atau nomor tiga setekah Luwuk dan Jambi.
Didampingi oleh Kepala Dinas Perindagkop Prov kaltara, sidak tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung harga dan situasi pasar, serta mencari penyebab inflasi yang terjadi di Tanjung Selor.
Usai melakukan sidak, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST menyampaikan pendapatnya.
Dari beberapa pedagang yang DPRD tanya langsung ditemukan bahwa harganya sangat fluktuasi, dikarenakan distributor mereka berbeda-beda, sehingga harga yang diberikan juga berbeda-beda, contohnya tadi seperti telur, beberapa ada yang langsung mengambil dari kandang, nah harganya jadi lebih murah. Ini yang perlu dikoordinasikan supaya petugas yang bagian operasi pasar bisa mengidentifikasi informasi sekecil informasi apapun itu.
"Kemudian dilakukan proses tracking, apabila penyebab kesimpulan akhirnya adalah transportasi, tinggal bagaimana kita dan pemerintah, perlu tidak melakukan subsidi khusus untuk transportasinya, yang menyangkut 9 bahan pokok," katanya.
Selain itu juga selalu memprioritaskan produk dalam negeri, kita harus mencintai produk kita sendiri” jelasnya.
Disisi lain, Kepala Disperindagkop menyatakan komitmennya untuk tetap terus melakukan pengawasan.
Usai melakukan sidak ke pasar induk, rombongan bergerak menuju SPBU yang terletak di Sengkawit untuk memantau stok BBM yang selanjutnya akan direncanakan untuk melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait.(hms)
Baca juga: DPRD-Pemprov antisipasi dampak kenaikan BBM di Kaltara
Baca juga: DPRD: APBD Perubahan 2022 harus sesuai dengan visi Kaltara
Baca juga: DPRD Kaltara minta TAPD optimalisasi potensi pendapatan
Baca juga: Fraksi DPRD menerima dengan catatan Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2022
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara: Acuan tetap KUPA dan PPAS
"Tujuan kita kesini adalah Kita hanya mencari informasi yg real, apa yg menyebabkan inflasi di kota Tanjung selor mencapai angka 7,2%. Dan salah satu awalnya adalah mengetahui harga-harga bahan pokok di pasar," kata Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST di Tanjung Selor, awal pekan ini.
inflasi Tanjyng Selor termasuk tertinggi nasional atau nomor tiga setekah Luwuk dan Jambi.
Didampingi oleh Kepala Dinas Perindagkop Prov kaltara, sidak tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung harga dan situasi pasar, serta mencari penyebab inflasi yang terjadi di Tanjung Selor.
Usai melakukan sidak, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST menyampaikan pendapatnya.
Dari beberapa pedagang yang DPRD tanya langsung ditemukan bahwa harganya sangat fluktuasi, dikarenakan distributor mereka berbeda-beda, sehingga harga yang diberikan juga berbeda-beda, contohnya tadi seperti telur, beberapa ada yang langsung mengambil dari kandang, nah harganya jadi lebih murah. Ini yang perlu dikoordinasikan supaya petugas yang bagian operasi pasar bisa mengidentifikasi informasi sekecil informasi apapun itu.
"Kemudian dilakukan proses tracking, apabila penyebab kesimpulan akhirnya adalah transportasi, tinggal bagaimana kita dan pemerintah, perlu tidak melakukan subsidi khusus untuk transportasinya, yang menyangkut 9 bahan pokok," katanya.
Selain itu juga selalu memprioritaskan produk dalam negeri, kita harus mencintai produk kita sendiri” jelasnya.
Disisi lain, Kepala Disperindagkop menyatakan komitmennya untuk tetap terus melakukan pengawasan.
Usai melakukan sidak ke pasar induk, rombongan bergerak menuju SPBU yang terletak di Sengkawit untuk memantau stok BBM yang selanjutnya akan direncanakan untuk melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait.(hms)
Baca juga: DPRD-Pemprov antisipasi dampak kenaikan BBM di Kaltara
Baca juga: DPRD: APBD Perubahan 2022 harus sesuai dengan visi Kaltara
Baca juga: DPRD Kaltara minta TAPD optimalisasi potensi pendapatan
Baca juga: Fraksi DPRD menerima dengan catatan Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2022
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara: Acuan tetap KUPA dan PPAS