Tanjung Selor (ANTARA) - Pejabat dari Kemendagri melakukan kunjungan Kerja ke Kalimantan Utara dalam rangka menghimpun data dan informasi terkait bidang politik dan pemerintahan umum di Provinsi Kaltara dalam kesiapan menghadapi Pemilu 2024.
Dilaporkan pada Selasa (31 Januari 2023) pukul 09.00 Wita bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Kaltara Tanjung Selor Bulungan, telah dilaksanakan kunjungan kerja pejabat delegasi Kemendagri dalam rangka menghimpun data dan informasi terkait bidang politik dan pemerintahan umum di Provinsi Kalimantan Utara.
Direktur Ormas Kemendagri disampaikan oleh Proyogo Heri Cahyono, Analis Kebijakan ahli Madya Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Ormas Kemendagri bahwa kegiatan ini juga digelar bagi 38 provinsi atau termasuk empat provinsi baru di Papua.
"Kami ingin menggali data terkait politik dan pemerintahan umum. Dalam kegiatan nanti diharapkan para peserta dapat memberikan informasi terkait data dan informasi untuk menunjang khususnya pemilu serentak 2024," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara dibacakan oleh H. Hermawan., Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kaltara menyaikan sekilas profil Kaltara sebagai provinsi ke – 34 yang telah berdiri dan telah genap berusia 10 (sepuluh) tahun.
Dalam perjalanan roda pemerintahan, Kaltara telah mencapai beberapa kemajuan dan pengakuan untuk skala nasional, kami mendapat beberapa penghargaan, di antaranya yaitu meraih predikat wtp berturut-turut sejak berdirinya provinsi kalimantan utara, peringkat 1 terbaik untuk indeks pembangunan ketenagakerjaan kategori kecil tahun 2021, pemerintah provinsi kalimantan utara mendapat peringkat terbaik kedua untuk indonesia’s sdgs awards tahun 2022, dari segi ekonomi, pemerintah provinsi kalimantan utara mengalami pertumbuhan sebesar 77 persen untuk produksi industri mikro dan kecil.
Saat ini, provinsi kalimantan utara memiliki beberapa potensi yang akan menjadi daya tarik dan pendukung pembangunan daerah dari segi kelautan dan perikanan, perkebunan dan pertanian, pariwisata dan ekonomi, serta konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi, potensi investasi di kawasan industri pelabuhan internasional (kipi) tanah kuning-mangkupadi, kabupaten bulungan, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga air (plta) kayan di kecamatan peso.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemilu dan Pilkada pada 2024 mendatang akan dilaksanakan serentak di seluruh indonesia dan menjadi yang pertama dan terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan pemilihan di indonesia. hal ini untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. berbicara pemilu, secara tidak langsung pula berbicara mengenai peran penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, dan pemerintah," katanya.
Agar pelaksanaan pemilu serentak dapat berjalan secara demokratis dan berintegritas tentunya harus ada peran yang aktif dan kerja tantangan -tantangan tersebut di antaranya, penyelenggara pemilu ini sebagai salah satu pilar penting dalam pemilu karena penyelenggara ini bersifat independen.
"Perlu daftar pemilih tetap dalam hal ini misalnya orang yang sudah meninggal masih tercantum sebagai pemilih, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam data daftar pemilih tetap, ada data pemilih yang ganda, dan lain sebagainya," ujar dia.
Meningkatkan partisipasi pemilih untuk kualitas demokrasi yang lebih baik karena bukan tidak mungkin banyak pemilih yang golput.
Pemilu yang bebas dari kecurangan, ujaran kebencian, fitnah, berita bohong (hoax), dan politik uang (money politic).
Perlunya sinergitas antara penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, pemerintah dan semua elemen yang ada di dalam masyarakat.
"Semoga dengan kunjungan kerja ini dapat membantu dan dapat memberikan solusi bagi pemerintah provinsi kalimantan utara dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan maupun tantangan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024," katanya.
Hadir dalam kegiatan antara lain, M. Agus Bahtiar Kaban Kesbangpol Tana Tidung,
Kol. Inf. Firyawan KBO Binda Kaltara, Slamet Riyadi, S. STP.,M.Si Plt Satpol PP Kaltara, Dwi santoso Sekretaris Kesbangpol Tarakan, Suryanata Al Islami, S.Hi., M.H., Ketua KPU Prov. Kaltara, Suryani, S.E., M.Pd., Ketua Bawaslu Prov. Kaltara, T teguh Dari kanwil Kemenkumham Kaltim, Titah Mustika dari Kanwil Kemenag Prov. Kaltara, Alexius dari Kejari Bulungan, Perwakilan Subdit Politik Dit Intelkam Polda Kaltara, perwakilan dari OPD Pemprov Kaltara dan perwakilan dari Badan Kesbangpol Kabupaten/kota se-Kaltara
Baca juga: PKS serahkan penentuan cawapres kepada Anies Baswedan
Baca juga: Apresiasi masyarakat, Humas Polri gelar Dialog Publik Jelang Pemilu 2024
Baca juga: Kabid Humas Polda Kaltara hadiri Dialog Publik cegah polarisasi Pemilu 2024
Baca juga: Pedoman Dewan Pers tentang pemberitaan cegah politik identitas
Baca juga: Rapat koordinasi cegah penyebaran hoaks pada Pemilu 2024
Dilaporkan pada Selasa (31 Januari 2023) pukul 09.00 Wita bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Kaltara Tanjung Selor Bulungan, telah dilaksanakan kunjungan kerja pejabat delegasi Kemendagri dalam rangka menghimpun data dan informasi terkait bidang politik dan pemerintahan umum di Provinsi Kalimantan Utara.
Direktur Ormas Kemendagri disampaikan oleh Proyogo Heri Cahyono, Analis Kebijakan ahli Madya Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Ormas Kemendagri bahwa kegiatan ini juga digelar bagi 38 provinsi atau termasuk empat provinsi baru di Papua.
"Kami ingin menggali data terkait politik dan pemerintahan umum. Dalam kegiatan nanti diharapkan para peserta dapat memberikan informasi terkait data dan informasi untuk menunjang khususnya pemilu serentak 2024," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara dibacakan oleh H. Hermawan., Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kaltara menyaikan sekilas profil Kaltara sebagai provinsi ke – 34 yang telah berdiri dan telah genap berusia 10 (sepuluh) tahun.
Dalam perjalanan roda pemerintahan, Kaltara telah mencapai beberapa kemajuan dan pengakuan untuk skala nasional, kami mendapat beberapa penghargaan, di antaranya yaitu meraih predikat wtp berturut-turut sejak berdirinya provinsi kalimantan utara, peringkat 1 terbaik untuk indeks pembangunan ketenagakerjaan kategori kecil tahun 2021, pemerintah provinsi kalimantan utara mendapat peringkat terbaik kedua untuk indonesia’s sdgs awards tahun 2022, dari segi ekonomi, pemerintah provinsi kalimantan utara mengalami pertumbuhan sebesar 77 persen untuk produksi industri mikro dan kecil.
Saat ini, provinsi kalimantan utara memiliki beberapa potensi yang akan menjadi daya tarik dan pendukung pembangunan daerah dari segi kelautan dan perikanan, perkebunan dan pertanian, pariwisata dan ekonomi, serta konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi, potensi investasi di kawasan industri pelabuhan internasional (kipi) tanah kuning-mangkupadi, kabupaten bulungan, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga air (plta) kayan di kecamatan peso.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemilu dan Pilkada pada 2024 mendatang akan dilaksanakan serentak di seluruh indonesia dan menjadi yang pertama dan terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan pemilihan di indonesia. hal ini untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. berbicara pemilu, secara tidak langsung pula berbicara mengenai peran penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, dan pemerintah," katanya.
Agar pelaksanaan pemilu serentak dapat berjalan secara demokratis dan berintegritas tentunya harus ada peran yang aktif dan kerja tantangan -tantangan tersebut di antaranya, penyelenggara pemilu ini sebagai salah satu pilar penting dalam pemilu karena penyelenggara ini bersifat independen.
"Perlu daftar pemilih tetap dalam hal ini misalnya orang yang sudah meninggal masih tercantum sebagai pemilih, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam data daftar pemilih tetap, ada data pemilih yang ganda, dan lain sebagainya," ujar dia.
Meningkatkan partisipasi pemilih untuk kualitas demokrasi yang lebih baik karena bukan tidak mungkin banyak pemilih yang golput.
Pemilu yang bebas dari kecurangan, ujaran kebencian, fitnah, berita bohong (hoax), dan politik uang (money politic).
Perlunya sinergitas antara penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, pemerintah dan semua elemen yang ada di dalam masyarakat.
"Semoga dengan kunjungan kerja ini dapat membantu dan dapat memberikan solusi bagi pemerintah provinsi kalimantan utara dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan maupun tantangan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024," katanya.
Hadir dalam kegiatan antara lain, M. Agus Bahtiar Kaban Kesbangpol Tana Tidung,
Kol. Inf. Firyawan KBO Binda Kaltara, Slamet Riyadi, S. STP.,M.Si Plt Satpol PP Kaltara, Dwi santoso Sekretaris Kesbangpol Tarakan, Suryanata Al Islami, S.Hi., M.H., Ketua KPU Prov. Kaltara, Suryani, S.E., M.Pd., Ketua Bawaslu Prov. Kaltara, T teguh Dari kanwil Kemenkumham Kaltim, Titah Mustika dari Kanwil Kemenag Prov. Kaltara, Alexius dari Kejari Bulungan, Perwakilan Subdit Politik Dit Intelkam Polda Kaltara, perwakilan dari OPD Pemprov Kaltara dan perwakilan dari Badan Kesbangpol Kabupaten/kota se-Kaltara
Baca juga: PKS serahkan penentuan cawapres kepada Anies Baswedan
Baca juga: Apresiasi masyarakat, Humas Polri gelar Dialog Publik Jelang Pemilu 2024
Baca juga: Kabid Humas Polda Kaltara hadiri Dialog Publik cegah polarisasi Pemilu 2024
Baca juga: Pedoman Dewan Pers tentang pemberitaan cegah politik identitas
Baca juga: Rapat koordinasi cegah penyebaran hoaks pada Pemilu 2024