Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi menjaga stabilitas inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2025.
“Kami meminta TPID melakukan langkah-langkah strategis, seperti gelar pasar murah dan sidak pasar, untuk memastikan ketersediaan stok dan keterjangkauan harga,” kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu.
Untuk diketahui, Kantor Bank Indonesia Provinsi Kaltara menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Konsolidasi Program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025 di kantor gubernur Kaltara di Tanjung Selor, Rabu (5/3/2024) sore.
Kegiatan ini yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ini selain dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur, juga Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltara Hasiando Ginsar Manik, Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, serta perwakilan Pemerintah dan TPID Kabupaten/Kota.
Dalam forum ini terungkap bahwa Kaltara mencatatkan deflasi -0,17% pada Februari 2025. Angka ini dihitung dari tiga kota/kabupaten Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kaltara, yang menunjukkan penurunan harga dibandingkan Januari 2025. Secara tahunan (yoy), deflasi Kaltara mencapai -0,49%.
Deflasi ini utamanya didorong oleh kebijakan Pemerintah, yaitu diskon tarif listrik 50% yang berlaku Januari-Februari.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Kaltara Hasiando Ginsar Manik mengatakan, di tengah fenomena deflasi tersebut, saat ini berada dalam periode Ramadan dan Idul Fitri 2025, yang secara historis menunjukkan kenaikan harga barang pokok penting.
Komoditas seperti emas perhiasan, angkutan udara, hortikultura, telur ayam, dan daging ayam menjadi perhatian utama karena sering mengalami inflasi persisten.
Untuk itu, Gubernur Kaltara kemudian meminta TPID melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan stok dan keterjangkauan harga.
Untuk jangka menengah, kerja sama antar daerah (KAD) dan kolaborasi pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi fokus utama.
"Kami meminta kepada TPID Provinsi yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/83/2025 untuk menjalankan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan," tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga bertransformasi secara digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
TP2DD diharapkan dapat mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital, serta meningkatkan kualitas layanan pajak dan retribusi daerah.
Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2024, seluruh wilayah di Kaltara berada dalam kategori digital.
Capaian ini diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui peningkatan literasi digital dan persiapan matang menghadapi Championship TP2DD 2025.