Kaltara jadi Konsentrasi Industri Intensif Energi

Selasa, 19 September 2017 17:45 WIB

KOORDINASI: Pertemuan membahas investasi yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (tengah) dan dihadiri Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (kiri) di Jakarta, Jumat (15/9). (dok humas)

Jakarta(Antara News Kaltara) - Salah satu keputusan yang disepakati dalam RapatKoordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pengembangan Kawasan Industri di KalimantanUtara (Kaltara) di Ruang Pertemuan Lantai 2 Gedung Kantor KementerianKoordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman, Jumat (15/9), adalah ditetapkannyaKaltara sebagai daerah konsentrasi industri yang intensif energi. Ini ditopangdengan potensi tenaga hydro dari sungai-sungai di Kaltara yang cukup besar.Untuk itu, diyakini dalam waktu 2 sampai 5 tahun kedepan, smelter, industrilogam, refinery oil dan industri intensif energi lainnya akan bermunculan diprovinsi termuda di Indonesia tersebut.

DijelaskanGubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, untuk saat ini, pengembangan potensitenaga hidro dari sungai yang telah diminati investor, yakni Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTA) Kayan dengan potensi tenaga listrik hingga 9 ribu Megawatt(MW) yang rencananya akan dibangun oleh PT Kayan Hidro Energy (KHE)-investorasal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kemudian PLTA Sungai Malinau 1.000 MW olehPT Sarawak Energy Berhad Co., Ltd (Malaysia), PLTA Sungai Mentarang 300 MW olehHyundai Group (Korea Selatan), serta PLTA Sungai Mentarang 870 MW oleh PTKalimantan Electricity (gabungan perusahaan PT Alindo Kalimantan dan AempireEnergy Co., Ltd (Tiongkok) bersama Perusahaan Daerah Intimung). Di Nunukan, adaPLTA Sungai Sembakung 600 MW oleh Hanergi Holding Group Company (Tiongkok)."Progres terakhir, PLTA Kayan untuk tahap 1 900 MW ditargetkan akhir 2018sudah mulai pekerjaan konstruksi fisiknya. Untuk PLTA Sungai Mentarang oleh PTKalimantan Electricity, akan ditinjau kembali perizinannya karena belum ada aktivitasberarti, baik administrasi maupun teknis. Yang lain, tengah melakukanpenyusunan FS (Feasibility Study) untuk pengurusan perizinan," jelasGubernur.

Selain itu,dari Korea Selatan juga ada minat investasi hydro power sebesar 600 MW. Yakni,PT Dragon Land. Merujuk informasi dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber DayaMineral) tiap 1 MW listrik yang dihasilkan PLTA dibutuhkan investasi sekitarUSD 3,5 juta. "Satu PLTA setidaknya butuh waktu 4 sampai 5 tahun. Jadi,disepakati untuk tahap pertama, atau di masa transisi akan dibangun PLTU(Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Besarannya sekitar 400 hingga 1.000 MW. PLTUmulut tambang," urainya.

DiungkapkanIrianto, investor dari Tiongkok maupun Korea Selatan pun sudah memilikikesepahaman soal ini. Untuk realisasi agreement-nya, diperkirakan sudahdisepakati pada Oktober nanti. Menyusul digelarnya pertemuan antara PemerintahIndonesia dengan Pemerintah RRT dan mitranya pada 3 Oktober, dan PemerintahIndonesia dengan konsorsium investasi Korea Selatan pada 4 Oktober. "UntukPLTU, juga ada pernyataan minat dari investor yang sudah menyuplai listrik dariPLTU di wilayah Bulungan, PT PKN (Pesona Khatulistiwa Nusantara). Mereka siapmembangun PLTU mulut tambang hingga 2 x 300 MW. Jarak PLTU yang akan dibangunjuga dekat dengan kawasan industri, sekitar 10 hingga 20 kilometer saja,"ungkap Gubernur.

PLTUtersebut, lanjutnya, disarankan untuk menggunakan batubara lokal yangdimanfaatkan dengan teknologi terkini sehingga tidak menyebabkan polusilingkungan berlebihan. "Ada investor dari Tiongkok yang menawarkanteknologi PLTU Ultra Super Critical (USC) yang mampu mengurangi emisikarbondioksida secara signifikan. Ini semakin klop dengan model PLTU muluttambang, jadi persoalan lingkungan juga menjadi perhatian penting, disampinginvestasi yang masuk," tandasnya. Untuk nilai investasinya, PemerintahTiongkok berencana mengucurkan dana sebesar USD 20 miliar. Sedangkan, dariKorea Selatan, untuk pembangunan pelabuhan dan kawasan industri dengan rincianPLTA Hyundai sekitar USD 1 miliar dan kawasan industri sekitar USD 7 miliar.

Setelahrapat tahap perencanaan tersebut, rencananya pekan depan akan dilakukan rapatteknis dengan para pejabat eselon I dari setiap kementerian terkait. Hal inidifasilitasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut BinsarPandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas TrikasihLembong. "Selain itu, Menko Kemaritiman juga meminta disusun time tabel.Isinya, salah satunya pada bulan ini ada pertemuan internal investor Tiongkok,juga dengan Pemerintah RRT. Ini membahas peluang investasi PLTA dan kawasanindustri lebih jauh bagi tiap investor Tiongkok dengan dukungan PemerintahRRT," imbuh Irianto. Hal penting lainnya, adalah kesiapan perizinan danlahan sebagaimana diarahkan pihak Kementerian Perindustrian dalam rakortersebut.