Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai data Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, kuota KPM penerima bantuan PKH 2019 terbanyak berada di Kabupaten Nunukan. Yakni 5.808 KPM dengan alokasi bantuan Rp 8.889.425.000. Terbanyak kedua di Kota Tarakan, kemudian Bulungan dan paling sedikit di Kabupaten Tana Tidung (KTT), dengan hanya 606 PKM.
Gubernur berharap, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat, yang salah satunya melalui PKH di Kaltara, bisa tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat tempat atau yang lebih dikenal dengan 4T. Begitu kepada para penerima, diharapkan adalah yang benar-benar memang membutuhkan.
“Apalagi mulai sekarang penyaluran program Bansos diawasi ketat. Termasuk dari kepolisian. Hal ini menyusul adanya MoU antara Kementerian Sosial dengan Polri dan aparat penegak hokum lainnya. Sekali lagi saya tekankan, jalankan program yang memberikan manfaat untuk masyarakat ini dengan sebaik-baiknya, sesuai aturan yang ada,” ungkap Irianto.
Berkaitan dengan pencairan PKH tahun ini, beber Gubernur yang didampingi Kepala Dinsos Kaltara Sugiono, dilakukan dalam 4 tahap, atau per triwulan. Untuk tahap I (triwulan I) sudah dicairkan pada Januari tahun ini. “Pencairannya melalui rekening bank tiap pemerintah daerah untuk kemudian disalurkan kepada KPM,” kata Sugiono menimpali.
Mengenai besaran bantuan per KPM, lanjutnya, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 02/SK/LJS/01/2019 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019, maka komponen bantuan itu terdiri dari bantuan tetap, bantuan komponen kesehatan, bantuan komponen pendidikan dan bantuan komponen kesejahteraan sosial.
Adapun bantuan tetap itu, adalah bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarga peserta PKH. Ada 2 jenis bantuan yang diterima PKH, yakni bantuan tetap PKH reguler senilai Rp 550 ribu dan PKH akses Rp 1 juta. Lalu, bantuan komponen kesehatan, yakni bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0 hingga 6 tahun peserta PKH. Besarannya masing-masing Rp 2,4 juta.
Selanjutnya, bantuan komponen pendidikan yang merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan bagi anak usia pendidikan wajib belajar 12 tahun. Besarannya, untuk anak usia Sekolah Dasar (SD) Rp 900 ribu, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat Rp 1,5 juta, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat Rp 2 juta. Terakhir, bantuan komponen kesejahteraan sosial yang merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan sosial bagi lanjut usia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Masing-masing memiliki nilai indeks bantuan sebesar Rp 2,4 juta.
Diungkapkan Gubernur, berdasarkan laporan kepala Dinsos Kaltara, sedianya dari pengolahan data final closing untuk pembayaran bantuan PKH tahap I 2019 di Kaltara, jumlah total KPM yang diusulkan sebanyak 14.380. Ini terdiri dari, 14.095 KPM eligible dan 285 KPM non eligible.
“Untuk KPM yang belum tercover di pencairan tahap I, kita menunggu informasi lebih lanjut dari Kemensos RI. Namun, sangat diharapkan dapat diakomodir pada pencairan PKH selanjutnya. Sebab, PKH ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan juga hal lainnya,” jelas Gubernur.
Tiap tahapan pencairan akan dilakukan evaluasi. Dituturkan Irianto, ini dilakukan agar pencairan dan penyaluran bantuan PKH tepat sasaran. Dalam artian, apabila dalam 3 bulan masa pencairan selanjutnya, ada KPM yang tingkat kesejahteraannya membaik atau ada perubahan data penerima. Seperti, ada anak yang sudah lulus SMA atau sederajat, dan lainnya maka besaran dana yang diterima pun diubah pada pencairan tahap selanjutnya.
