Polisi-TNI perketat pengamanan rapat pleno perolehan suara pemilu 2019

Nunukan (ANTARA) - Aparat kepolisian dibantu TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penjagaan ketat rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 yang berlangsung di Hotel LenfinKabupaten NunukanKalimantanUtara.

Kapolres Nunukan, AKBPTeguh Triwantorodi Nunukan, Kamis menegaskan, menjadi tanggungjawab aparat kepolisian dan TNI beserta pemda dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama menjaga kondusifitaspelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 ini.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan pada rapat pleno KPUNunukantersebut, maka seluruh tamu termasuk komisonerpenyelenggara pemilu dan saksi- saksi pasangan capres cawapres maupun caleg diperiksa menggunakan detektor.

Pengamanan rapat pleno terbuka tersebut sebanyak 300 personil masing-masingPolres Nunukandan brimobsebanyak 150 personil ditambah TNI dari Kodim 0911 Nunukan, TNI AL Nunukan, Satgas PamtasYonifRaider613 dan SatpolPP.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 di Kabupaten Nunukanberlangsung selama dua hari yaitu 2-3 Mei 2019.

Pantauan di lapangan pengamanan mendirikan tenda di samping Hotel Lenfinsebagai lokasi menginap sekaligus posko.

Teguh menyatakan, pengerahan ratusan pengamanan dari kepolisian, TNI dan SatpolPP ini sebagai bentuk perhatian dan komitmennya menjaga keamanan dan ketertiban jalannya rapat pleno perolehan suara pemilu.

Selain pengamanan terbuka, aparat kepolisian dan TNI setempat juga mengerahkan personil untuk pengamanan tertutup.

Kapolres Nunukanmengharapkan jalannya rapat pleno KPU Nunukantidak ada kejadian khusus. Apabila memang ada kecurangan pada saat penghitungan di tingkat PPKmaupun tingkatan pelaksanaan pemilu 2019 agar dilaporkan sesuai mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang.

Pada intinya, pengerahan ratusan personil pengamanan tidak terlepas dari komitmen bersama semua elemen masyarakat menjaga kamtibmas hingga seluruh tahapan pemilu selesai.

Ketua Bawaslu Nunukan, MuhYusranberpendapat, pelanggaran yang ditemukan di lapangan hanya adminiatrasi semata karena faktor situasional saja yakni kelelahan.

Sebab pemungutan suara hingga penghitungan pada tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) tidak ditemukan kecurangan, ujar dia.

Sementara dugaan pelanggaran politik uang, Yusrankatakan, tidak bisa melakukan tindakan tegas tanpa bantuan dan partisipasi masyarakat.

Ia akui, pengawasan terhadap dugaan politik uang sangar minim karena kurangnya partisipasi masyarakat itu sendiri. Masalahnya, petugas bawasludi daerah itu sangat terbatas dan tidak mungkin mampu mengawasi semuanya.