Anggaran Daerah Harus Prioritaskan Warga Miskin

id Warga, miskin, Prioritas, Anggaran

Anggaran Daerah Harus Prioritaskan Warga Miskin

Penyerahan bantuan sosial dan hibah kepada beberapa organisasi dan tempat ibadah di Sebatik (humasprovkaltara)

Tanjung Selor (ANTARA) - GubernurKalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie bakal menerbitkan instruksi terkait pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, akuntabel dan transparan. Instruksi ini akan ditujukan kepada seluruh kepala daerah di wilayah Kaltara untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah masing-masing.

Ini disampaikan Gubernur pada lanjutan Safari Ramadan 1440 Hijriah/2019 Masehi di Pulau Sebatik, Rabu dan Kamis (29-30/5). Irianto memastikan, tingkat kepedulian pemerintah, utamanya kepala daerah terhadap pemanfaatan keuangan daerah yang tepat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah itu. “Pemprov Kaltara dalam pengelolaan keuangannya, selalu berupaya untuk memprioritaskan pada kegiatan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dan, hasilnya sejumlah pencapaian prestasi pun diraih. Ini bonus,” tuturnya.

Teranyar, Kaltara dalam pengelolaan keuangannya, mampu membawa pencapaian yang luar biasa dengan raihan 5 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak 2014-2018. “Insya Allah, apabila memungkinkan dan kebijakannya tak berubah maka Kaltara bisa mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) sebesar Rp 50 miliar. DID ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan di Kaltara, termasuk memberikan santunan bagi warga kurang mampu dan membiayai pembangunan fasilitas sosial seperti panti asuhan, pondok pesantren dan lainnya,” jelas Irianto.

Berkaca dari keberhasilan Pemprov Kaltara tersebut, Irianto pun mengajak kepada seluruh kepala daerah di Kaltara untuk tidak menyia-yiakan anggaran daerahnya pada kegiatan yang kurang produktif. “Pastikan anggaran daerah merepresentasikan aspirasi warga. Perwujudannya lewat kegiatan yang membantu warga kurang mampu, pendanaan kesehatan bagi warga kurang mampu seperti pembayaran iuran BPJS Kesehatan, dan lainnya,” ungkap Gubernur.

Irianto mempercayai, apabila pemimpin tak peduli warga miskin, yatim piatu, terlantara maka Allah akan murka dan musibah besar akan menimpa Kaltara. “Begitu banyak cerita mengenai murka Allah karena pembiaran atas nasib warga kurang mampu. Jangan sampai di Kaltara terjadi hal tersebut,” tutupnya.