Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terus bersama mensinergikan langkah dan melanjutkan komitmen untuk terus tertib administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio saat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) kepala Perwakilan BPK Kaltara antara Karyadi dengan Agus Priyono sekaligus peresmian kantor Perwakilan BPK Kaltara, Kamis (12/9).
Terkait hal tersebut, Wagub meminta agar BPK tidak dijadikan momok menakutkan bagi jajaran pemerintahan. “Jangan jadikan BPK sebagai momok menakutkan yang perlu dihindari sehingga menghambat kerja sama yang seharusnya terjalin baik antara pemerintah dan BPK,” kata H Udin.
Sebaliknya, BPK dengan tugas dan tanggung jawabnya mampu mengiring pemerintahan kepada pengelolaan keuangan yang baik. “Seperti yang ditunjukkan Pak Karyadi lewat penerapan sistem mitigasi resiko. Metode ini mampu mendorong Pemprov Kaltara, Pemkab Malinau, dan Pemkab Nunukan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan telah berhasil memotivasi Pemkab Tana Tidung dalam meraih opini WTP,” ujar Wagub.
Capaian tersebut diharapkan dapat berlanjut, bahkan ditingkatkan pada pejabat definitif kepala perwakilan BPK Kaltara yang baru. “Semoga hal ini dapat diteruskan atau bahkan lebih ditingkatkan oleh Pak Agus Priyono sehingga dapat membuat daerah lainnya seperti Bulungan dan Kota Tarakan mengarah kepada opini WTP. Memang tidak mudah, tetapi jika terdapat niat yang lurus dari pemerintah daerahnya, tentu opini WTP tersebut akan diraih,” beber H Udin.
Sementara itu, terkait diresmikannya kantor perwakilan BPK Kaltara yang baru, Wagub berharap pemerintah dengan dukungan kinerja BPK akan semakin mampu bekerja sama untuk mempertahankan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel sehingga Kaltara dapat menuai opini WTP. “Semoga dengan diresmikannya kantor baru BPK Kaltara ini akan semakin meningkatkan motivasi SDM BPK untuk bekerja maksimal dalam membantu pemerintah daerah di Kaltara melakukan pengelolaan keuangan yang baik,” urai Wagub. Kantor BPK Perwakilan Kaltara dibangun diatas lahan 13.279 meter persegi, yang merupakan hibah dari BPK RI Jakarta dengan total biaya sebesar Rp 64,46 miliar terdiri dari 4 lantai.
Sebagai informasi, pada acara tersebut hadir Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar.
Pemprov Terus Berkomitmen untuk Tertib Administrasi
SINERGI : Wagub Kaltara H Udin Hianggio saat menghadiri sertijab kepala perwakilan BPK Provinsi Kaltara, Kamis (12/9). (humasprovkaltara)
