Kaltara tanggapi serius perkembangan COVID-19 kian memprihatinkan

id Corona,Pjs gubernur kaltara

Kaltara tanggapi serius perkembangan COVID-19 kian memprihatinkan

Perkembangan COVID-19 Kaltara mengkhawatirkan

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan prihatin atas perkembangan COVID-19 yang mengkhawatirkan dalam beberapa hari terakhir, bahkan

"Mengingat pertambahan kasus positif meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir," kata Pjs (Penjabat sementara) Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi di Tanjung Selor, Senin.

Sesuai data, per 22 November 2020 jumlah total yg terkonfirmasi positif ada 1.144 orang, bertambah 54 orang dibanding hari sebelumnya.

Pasien yang sembuh tercatat 889 orang, sedangkan pasien masih dirawat ada 242 orang dan yg meninggal 15 orang.

Penambahan yang terbesar adalah di Kota Tarakan yang dibandingkan hari sebelumnya bertambah 47 orang sedangkanBulungan ada tujuh orang.

Dengan demikian di Tarakan yang terkonfirmasi positif menjadi 564 orang, Bulungan 351 orang, Malinau 138 orang, Nunukan 74 orang dan Tana Tidung 17 orang.

"Sehubungan dengan hal ini, Pemprov segera mengambil kebijakan dan tindakan kongkrit dengan mengutamakan aspek kesehatan masyarakat," ujarnya saat memimpin rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltaraterkait perkembangan COVID-19.

Kebijakan mengutamakan kesehatan masyarakat juga dengan mempertimbangkan agar roda perekonomian tetap jalan.

Ia menyebutkan Pemprov segera membahas secara khusus dengan wali kota dan bupati se-Kaltara terkait perkembangan COVID-19 yang mengkhawatirkan itu.

"Fokusnya kita bersama akan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam Pergub atau Perwali dan Perbup yang mengatur penanganan pandemi COVID-19, sambil secara simultan akan meningkatkan status peraturan daerah itu menjadi Peraturan Daerah (Perda)," imbuh Teguh.

Ia juga memerintahkan agar seluruh daerah di Kaltara melakukan penegakkan aturan terkait penerapan protokol kesehatan, antara lain kewajiban bermasker dan jaga jarak.

Pengawasan terhadap transportasi umum, pelabuhan, bandara, terminal, pasar, restauran dan cafe serta lokasi-lokasi yang berpeluang terjadinya kerumunan termasuk kampanye-kampanye Pilkada.

Baca juga: Jelang buka sekolah, KPAI minta pemerintah fokus siapkan infrastruktur

Baca juga: Simulasi pencoblosan Pilkada dengan prokes dengan pendekatan lokal