(Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) setempat
dan sejumlah masyarakat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Jum’at (08/07/2022).
Kegiatan tersebut berlangsung di Cafe Seruyuk, Jalan Lembasung, Tanjung Selor pada pagi hari itu. Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., pada kesempatan itu memberikan beberapa pengarahan dalam sambutannya. Khususnya, mengenai pentingnya diberikannya edukasi ke masyarakat Tanjung Palas Timur yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) terkait Hukum Agraria.
Menurutnya, Kapolda Kaltara, berdasarkan Undang – Undang (UU) Agraria bahwa tanah sejatinya dikuasai oleh Negara. Artinya, Negara yang berhak mendelegasikan ataupun membagi hak tanah yang apabila diperlukan atau dibutuhkan.
Sedangkan, mengenai SKT yang saat ini dimiliki oleh masyarakat. Kapolda Kaltara juga menjelaskan itu bukan merupakan sebuah bukti hak milik atas tanah. Sehingga hal ini perlu dipahami masyarakat. “Atau dapat diartikan bahwa SKT ini masih proses dasar atau alas pengajuan hak atas tanah,” Terang Kapolda Kaltara.
Tak hanya itu, mengenai informasi tanah terlantar. Yakni, sebagaimana arahan Presiden RI, ada klasifikasi sendiri. Maka, proses penelitian dan pengkajian diperlukan. “Jadi tidak hanya tiba – tiba disebut tanah terlantar. Prosesnya panjang, kementerian terkait tentu akan melihatnya. Hingga muaranya ditetapkan terlantar atau tidaknya,” tutupnya.
(""")
Baca juga: Anjangsana ke mantan Kapolri hingga anggota sakit dan gugur saat tugas
Baca juga: Polda Kaltara gelar upacara Hari Bhayangkara ke-76
Baca juga: Sidang Kelulusan Akhir Tingkat Panda Taruna/i Akpol dan Bintara Polri Gel. II T.A 2022 serta Bintara Polri Gel. I T.A 2023 Polda Kaltara
Baca juga: Kapolda Kaltara Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personel Polda Kaltara
