KPPN: APBN di Kaltara sudah tersalur Rp1,1 triliun

id Kaltara, KPPN, APBN 2023, Tanjung Selor

KPPN: APBN di Kaltara sudah tersalur Rp1,1 triliun

Sejumlah pimpinan satker kementerian/lembaga di Tanjung Selor mendapatkan apresiasi berupa penghargaan atas percepatan pelaksanaan APBN dari KPPN Tanjung Selor (Muh. Arfan)

Tanjung Selor (ANTARA) -
KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Tanjung Selor menyebut realisasi APBN di Kalimantan Utara Januari-Februari 2024 telah tersalur Rp1,10 triliun atau 13,84 persen dari total pagu sebesar Rp7,95 triliun.

"Data tersebut berdasarkan data 'Online Monitoring System' Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau OM SPAN sampai 28 Februari 2023," ujar Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda di Tanjung Selor, Kamis.

KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, khususnya wilayah Tanjung Selor, Bulungan meliputi wilayah Kalimantan Utara.


Penyaluran APBN 2023 dibanding dengan periode yang sama pada 2022, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 8,65 persen year on year (YoY) sebesar Rp172 miliar atau 5,24 persen dari total pagu sebesar Rp3,28 triliun.

Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

Adapun realisasi BPP sebesar Rp291,62 miliar atau 11,0 persen dari pagu sebesar Rp2,65 triliun untuk disalurkan kepada 136 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.

Realisasi tersebut juga, mengalami pertumbuhan persentase sedikit meningkat sebesar 5,37 persen (YoY) atau Rp146,85 miliar dari realisasi Februari 2022 sebesar Rp144,76 miliar atau 5,63 persen dari total pagu sebesar Rp2,57 triliun.

Lebih detail realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja.

Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 12,42 persen atau Rp68,63 miliar dari pagu sebesar Rp552,79 miliar.

Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 10,26 persen atau sebesar Rp79,92 miliar dari pagu sebesar Rp779,27 miliar.

Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai sebesar 10,84 persen atau sebesar Rp143,07 miliar dari pagu Rp1,32 triliun.

Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial masih belum ada (nihil) realisasi dari pagu Rp0,14 miliar.