Tanjung Selor, Kaltara (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023.
“Opini WTP ini diraih Pemprov Kaltara untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut,” kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwangdi Tanjung Selor, Selasa.
Penyerahan dokumenLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dilaksanakan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kaltara, Selasa (4/6/2024) di Tanjung Selor.
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, M.Hum didampingi Wakil Gubernur Yansen TP dan Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah menerima dokumen LHP tersebut dari Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang.
Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja keras dan dedikasi melakukan pemeriksaan keuangan Pemprov Kaltara 2023. LHP BPK akan menjadi acuan Pemprov Kaltara mengambil langkah-langkah perbaikan dan perubahan ke depan.
"Ini menjadi panduan bagi kita dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi," ujar Gubernur.
Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltara menindaklanjuti evaluasi dan rekomendasi BPK dengan segera dan semaksimal mungkin.
"Kami bersyukur atas opini WTP hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang diberikan, dan terkait rekomendasi BPK sangat penting dan konstruktif dan kami berkomitmen terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah," tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara terus berupaya mendapatkan opini terbaik dalam pengelolaan keuangan, dimulai dari memperbaiki sistem pengendalian internal, hingga meningkatkan kualitas personel.
"Opini yang diperoleh hari ini dapat memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sebagai wujud bahwa kami dapat menjaga amanah masyarakat dalam mengelola sumber daya keuangan,” ujarnya.
Pius Lustrilanang menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Kaltara atas komitmennya menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
"Pencapaian WTP sepuluh kali berturut-turut ini merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Kaltara dalam mengelola keuangan daerah dengan baik," ujarnya.
Ia meminta Pemprov Kaltara terus menggunakan APBD sebagai instrumen meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun pencapaian WTP tutur dia, harus sejalan dengan tingkat kesejahteraan rakyat.
Kaltara raih opini WTP kesepuluh kalinya beruntun dari BPK
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang (dua kiri) menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2023 dengan opini WTP dari Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang (tengah/tiga kanan) di kantor DPRD Kaltara, Selasa (4/6/2024). (ANTARA/Muhammad Arfan)
