Tanjung Selor (Antara News Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buku Nasional 2017 di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Selasa (2/5) kemarin.

Irianto yang membacakan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, peringatan Hardiknas tahun ini bertema “Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”. Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, dimana perubahan yang begitu cepat, dan menuntut kualitas yang tinggi.

Melalui tema ini juga, kata Mendikbud, pemerintah akan terus berupaya memberikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali.

Sementara itu, ditemui usai upacara, Irianto mengungkapkan, terdapat kesenjangan kondisi pendidikan antara kawasan perbatasan dan perkotaan di Kaltara. Utamanya perihal sarana dan prasarana.

Dikatakan, pemerintah, baik pusat maupun provinsi sebenarnya telah berupaya mengentaskan persoalan kesenjangan di dunia pendidikan. Hanya saja, Irianto menegaskan, menyelesaikan masalah tersebut tidak bisa dilakukan secara instan dan tidak ada jalan pintas. “Harus gradual, bertahap, terkonsep, dan penuh kesabaran. Apalagi itu terkait dengan pendanaan,” ungkap Irianto.

Sejauh ini, lanjutnya, sudah ada konsep yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Salah satunya, rencana membuat sekolah berasrama di pedalaman dan perbatasan.

Dalam hal pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM), utamanya guru, Irianto mengatakan, Kaltara mendapat alokasi 40 guru garis depan dari 108 kuota se-Indonesia. “Kuota 40 itu merupakan yang terbesar di Indonesia. Ini tidak bisa didapatkan tanpa ada komunikasi dan networking yang kuat. Utamanya  dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” sebutnya.

Irianto mengatakan, kurangnya guru menjadi tantangan tersendiri di dunia pendidikan Kaltara. Sementara yang menjadi kendala, lanjutnya, daerah tak diharuskan lagi mengadakan guru sendiri. Di mana sekarang pengadaannya di pusat.

Untuk menambah guru kontrak atau honorer pun, menurut Irianto lagi, harus dipertimbangkan matang. “Saya minta kepala sekolah jangan mudah mengangkat (guru kontrak), karena mengangkat tanpa kewenangan itu jadi masalah, bisa menjadi beban daerah. Orang bisa saja salahkan kepala daerah, padahal kepala daerah sendiri tidak tahu siapa yang mengangkat (guru kontrak),” sebutnya.

Di sela-sela upacara kemarin, Irianto juga menyerahkan secara simbolis gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Negeri se Kaltara, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Kaltara, penyerahan hasil akreditasi A Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) dari Badan Akreditasi Provinsi, Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru.

Irianto juga menyerahkan secara simbolis Kartu Program Indonesia Pintar, menyerahkan hadiah kepada juara 1 cerdas cermat 4 pilar bangsa tingkat provinsi, serta menyaksikan penandatanganan kerjasama untuk peningkatan kualitas pendidikan guru antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltara dengan Universitas Terbuka (UT).