Oleh M Rusman
Nunukan (Antaranews-Kaltara) - Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyesalkan terulangnya kejadian "speedboat" pengangkut TKI ilegal tabrakan yang menimbulkan korban jiwa di perairan Pulau Sebatik.
Ia menegaskan, perlunya tindakan bersama secara tegas dan ketat dari semua instansi terkait terhadap pemberangkatan TKI ilegal ke Negeri Sabah, Malaysia agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.
Peristiwa "speedboat" pengangkut TKI ilegal yang tabrakan di perairan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan tidak ada tindakan tegas dari instansi terkait di daerah itu.
Untuk itu, Asmin Laura Hafid menyarankan, pemerintah telah berkali-kali melarang pemberangkatan TKI ilegak ke negeri jiran agar pemberangkatan dan pulangnya melalui pintu resmi.
Namun langkah pemerintah tersebut tidak disokong oleh aparat yang terkait untuk mengantisipasinya.
"Perlu ada tindakan nyata secara bersama-sama oleh semua instansi termasuk termasuk Pemda Nunukan dan vertikal," harap dia.
Ia pun akan meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Nunukan yang terkait untuk berkoordinasi dengan instansi vertikal mengantisipasi pemberangkatan TKI secara ilegal supaya pada saat pulang melalui pintu resmi.
Nunukan (Antaranews-Kaltara) - Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyesalkan terulangnya kejadian "speedboat" pengangkut TKI ilegal tabrakan yang menimbulkan korban jiwa di perairan Pulau Sebatik.
Ia menegaskan, perlunya tindakan bersama secara tegas dan ketat dari semua instansi terkait terhadap pemberangkatan TKI ilegal ke Negeri Sabah, Malaysia agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.
Peristiwa "speedboat" pengangkut TKI ilegal yang tabrakan di perairan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan tidak ada tindakan tegas dari instansi terkait di daerah itu.
Untuk itu, Asmin Laura Hafid menyarankan, pemerintah telah berkali-kali melarang pemberangkatan TKI ilegak ke negeri jiran agar pemberangkatan dan pulangnya melalui pintu resmi.
Namun langkah pemerintah tersebut tidak disokong oleh aparat yang terkait untuk mengantisipasinya.
"Perlu ada tindakan nyata secara bersama-sama oleh semua instansi termasuk termasuk Pemda Nunukan dan vertikal," harap dia.
Ia pun akan meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Nunukan yang terkait untuk berkoordinasi dengan instansi vertikal mengantisipasi pemberangkatan TKI secara ilegal supaya pada saat pulang melalui pintu resmi.