Tarakan (Antaranews Kaltara) - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2018 yang dibuka sejak kemarin (25/7) oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono, dinilai Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memiliki banyak fungsi. Salah satunya, untuk memperkenalkan dan mempromosikan Provinsi Kaltara kepada daerah lain di Indonesia. Ini disampaikan Gubernur kala menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakernas XIII APEKSI dan Indonesia City Expo 2018 di Kayan Hall Multifunction Hotel Tarakan Plaza.
"Disini saya sampaikan bahwa Provinsi Kaltara, sejak 23 April lalu, sudah ditetapkan sebagai daerah otonomi penuh. Ini karena Kaltara sudah mampu memenuhi seluruh kriteria untuk mencapai status daerah otonomi penuh, sesuai yang dipersyaratkan dalam perundangan yang berlaku," kata Gubernur.
Peran pemerintah kabupaten/kota di Kaltara juga cukup terasa dalam upaya meraih status daerah otonomi penuh itu. "Kaltara mampu menunjukkan diri sebagai salah satu provinsi hasil pemekaran yang paling cepat berkembang," jelas Irianto.
Kota Tarakan yang menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI kali ini, menurut Gubernur memiliki arti dan peranan tersendiri bagi keberlangsungan Provinsi Kaltara kedepan. "Kota Tarakan memiliki sejarah yang cukup panjang. Ini dimulai dari ditemukannya sumber minyak di Tarakan pada zaman perang kemerdekaan. Dan, hasil bumi itu hingga saat ini masih terus dieksplorasi. Tarakan merupakan pintu gerbang juga kota terbesar di Kaltara. Selain itu, penduduknya paling padat di Kaltara," ungkap Irianto.
Tak itu saja, berkat kegigihan perjuangan dan kebersamaan pemerintah provinsi dan daerah, hingga saat ini perhatian pemerintah pusat cukup besar bagi Kaltara. Utamanya, di wilayah perbatasan. "Selama hampir 5 tahun berdiri, Kaltara mendapatkan banyak perhatian dari Pemerintah Pusat. Utamanya, di wilayah perbatasan. Seperti di perbatasan Krayan dan lainnya yang saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Salah satu program itu, di antaranya Program BBM Satu Harga melalui diresmikannya APMS di Krayan," urai Gubernur.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga berusaha memberikan tauladan yang baik dari pemerintah daerah lainnya. Salah satunya, soal pengelolaan anggaran. "Harus diakui, kemampuan fiskal Kaltara juga pemerintah daerah, sangat terbatas. Dari itu, sesuai arahan Presiden dilakukanlah upaya pemanfaatan anggaran yang seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Caranya, dengan melakukan rasionalisasi belanja pegawai dan perjalanan dinas, dan turunkan limit cost perjalanan dinas. Upaya ini dilanjutkan tahun ini," papar Irianto. Uang hasil rasionalisasi digunakan untuk memperbaiki rumah warga miskin. Lalu melakukan kegiatan prioritas lainnya. Kita juga berikan insentif/TPP bagi PNS.
Sebagai informasi, selain menghadirkan Dirjen Otda Sumarsono, pembukaan Rakernas kemarin juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI Airin Rachmi (Walikota Tangerang Selatan) serta narasumber Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Dari 98 pemerintah kota anggota APEKSI, 96 di antaranya hadir pada kegiatan. Dimana, ada 64 walikota langsung memenuhi undangan Rakernas ini. Total, ada 4 ribu tamu datang ke Tarakan, selama pelaksanaan Rakernas XIII APEKSI 2018.