Nunukan (ANTARA) - Rencana Presiden Jokowi untuk memangkas atau menyederhanakan eselon pada birokrasi disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.
"Saya rasa wacana Presiden Jokowi untuk memangkas eselon birokrasi sangat tepat guna mempercepat sistim pelayanan kepada masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus di Nunukan Kamis.
Ia menegaskan bahwa mungkin pemerintah pusat selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya banyak mempelajari sistim pelayanan yang terlalu berbelit-belit.
Oleh karena itu, pemangkasan ini tentunya berkaitan pula dengan upaya menarik investor ke Indonesia pada lima tahun periode kedua pemerintahannya.
Serfianus sangat yakin tidak akan mempersulit ASN untuk naik jabatan karena dipastikan akan dilakukan perubahan regulasinya untuk kepegawaian.
Ia juga mendukung apabila ASN di bawah eselon I dan II untuk dijadikan fungsional karena lebih fokus pada bidang keahliannya, misalnya seorang dokter dan guru.
Hal ini tentunya semakin memperbaiki karir seorang ASN apabila dijadikan fungsional karena akan berlomba-lomba mengejar prestasi dan kinerjanya.
Ia menyatakan bahwa tenaga fungsional akan lebih mudah naik pangkat dan jabatan dengan sistim ini.
Selain itu, ASN yang tidak berprestasi akan mendapatkan ganjaran karena tidak akan naik pangkat.
Langkah itu akan menjadikan seorang ASN lebih giat lagi bekerja sesuai bidangnya karena tidak berdasarkan pada tingkatan eselon seperti yang berlaku selama ini.
Serfianus juga optimistis tidak akan terjadi lagi pungutan liar terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan karena akan berdampak pada kinerja ASN bersangkutan.
Upaya Presiden Jokowi tersebut sangat tepat dalam rangka perbaikan sumber daya manusia (SDM) hingga tingkat daerah sebagaimana program prioritasnya lima tahun ke depan.
Baca juga: CIPS: penyederhanaan eselon bukan utama
Baca juga: Gubernur Ingin ASN Kaltara Terapkan 17 Nilai Dasar Budaya Kerja
"Saya rasa wacana Presiden Jokowi untuk memangkas eselon birokrasi sangat tepat guna mempercepat sistim pelayanan kepada masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus di Nunukan Kamis.
Ia menegaskan bahwa mungkin pemerintah pusat selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya banyak mempelajari sistim pelayanan yang terlalu berbelit-belit.
Oleh karena itu, pemangkasan ini tentunya berkaitan pula dengan upaya menarik investor ke Indonesia pada lima tahun periode kedua pemerintahannya.
Serfianus sangat yakin tidak akan mempersulit ASN untuk naik jabatan karena dipastikan akan dilakukan perubahan regulasinya untuk kepegawaian.
Ia juga mendukung apabila ASN di bawah eselon I dan II untuk dijadikan fungsional karena lebih fokus pada bidang keahliannya, misalnya seorang dokter dan guru.
Hal ini tentunya semakin memperbaiki karir seorang ASN apabila dijadikan fungsional karena akan berlomba-lomba mengejar prestasi dan kinerjanya.
Ia menyatakan bahwa tenaga fungsional akan lebih mudah naik pangkat dan jabatan dengan sistim ini.
Selain itu, ASN yang tidak berprestasi akan mendapatkan ganjaran karena tidak akan naik pangkat.
Langkah itu akan menjadikan seorang ASN lebih giat lagi bekerja sesuai bidangnya karena tidak berdasarkan pada tingkatan eselon seperti yang berlaku selama ini.
Serfianus juga optimistis tidak akan terjadi lagi pungutan liar terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan karena akan berdampak pada kinerja ASN bersangkutan.
Upaya Presiden Jokowi tersebut sangat tepat dalam rangka perbaikan sumber daya manusia (SDM) hingga tingkat daerah sebagaimana program prioritasnya lima tahun ke depan.
Baca juga: CIPS: penyederhanaan eselon bukan utama
Baca juga: Gubernur Ingin ASN Kaltara Terapkan 17 Nilai Dasar Budaya Kerja