PDIP Kaltara sarankan Pemprovuntuk tingkatkananggaran penanganan COVID-19
Minggu, 19 April 2020 14:55 WIB
Ketua DPRD Kalimantan Utara dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Norhayati Andris. Istimewa
Tarakan (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Utara dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Norhayati Andris menyarankan agar Pemerintah Provinsi meningkatkan anggaran penanganan COVID-19 menjadi Rp100 miliar di Kaltara.
“Saat acara Musrenbang disampaikan bahwa komitmen kami untuk jaminan Kesehatan di Kaltara merupakan hal yang utama. Melalui pemerintah, saya meminta pemerintah agar menyesuaikan anggaran dari Rp60 miliar menjadi Rp100 miliar,” kata Norhayati saat dihubungi dari Tarakan, Minggu.
Dijelaskannya bahwa peningkatan anggaran tersebut dapat bersumber dari kegiatan atau proyek – proyek yang tidak harus dilakukan pada saat ini. Seperti mengurangi kegiatan atau pembangunan proyek fisik.
“Karena yang utama ini adalah masalah kesehatan dan keselamatan serta nyawa masyarakat Kalimantan Utara,” katanya.
Ada anggaran dari APBN untuk masyarakat yang kena dampak COVID-19, tetapi Pemprov Kaltara dapat menambahkan itu. Norhayati meyakini bahwa dana dari APBN untuk masyarakat Kaltara tidak dapat terakomodir semua.
Diharapkannya dengan meningkatkan anggaran APBD Kaltara untuk penanganan COVID-19 dapat mendongkrak kembali dengan menaikan sampai Rp100 miliar.
Ditegaskannya bahwa Pemprov Kaltara harus menjamin Kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terdampak karena ini adalah bencana.
Terkait dengan himbauan Presiden Joko Widodo agar dilakukan tes COVID-19 secara masif di masyarakat dan lakukan isolasi secara ketat serta agresif.
Norhayati meminta agar anggaran APBD yang ditingkatkan tersebut salah satunya untuk membeli alat tes cepat (rapid test) COVID-19 sebanyak – banyak, kalau perlu separuh dari jumlah masyarakat Kaltara.
“Kalau perlu beli rapid test separuh dari jumlah masyarakat Kaltara, 700 ribu jumlah masyarakat Kaltara, beli (rapid test) sebanyak itu dan dites semuanya. Jangan takut atau ragu,” katanya.
Lebih bagus mendeteksi lebih bagus lagi untuk cepat ditangani. PDIP sangat mendukung Pemprov menggunakan anggaran seluas – luasnya dan DPRD mengontrol.
Norhayati mengungkapkan bahwa saat ini dia meninjau langsung puskesmas, posko – posko penanganan COVID-19 dan masyarakat di Bulungan, Malinau dan Tana Tidung melihat kondisi langsung.
“Apa yang diinginkan masyarakat ini riil kita sampaikan, karena kita jalan. Malinau yang kita fikir tidak mungkin kena yang disudut -sudutnya sekarang sudah ada 3 orang yang positif,” katanya.
Baca juga: Bulungan dan Malinau ditetapkan sebagai wilayah transmisi lokal
Baca juga: PDIP Surabaya: enam langkah tangani COVID-19
“Saat acara Musrenbang disampaikan bahwa komitmen kami untuk jaminan Kesehatan di Kaltara merupakan hal yang utama. Melalui pemerintah, saya meminta pemerintah agar menyesuaikan anggaran dari Rp60 miliar menjadi Rp100 miliar,” kata Norhayati saat dihubungi dari Tarakan, Minggu.
Dijelaskannya bahwa peningkatan anggaran tersebut dapat bersumber dari kegiatan atau proyek – proyek yang tidak harus dilakukan pada saat ini. Seperti mengurangi kegiatan atau pembangunan proyek fisik.
“Karena yang utama ini adalah masalah kesehatan dan keselamatan serta nyawa masyarakat Kalimantan Utara,” katanya.
Ada anggaran dari APBN untuk masyarakat yang kena dampak COVID-19, tetapi Pemprov Kaltara dapat menambahkan itu. Norhayati meyakini bahwa dana dari APBN untuk masyarakat Kaltara tidak dapat terakomodir semua.
Diharapkannya dengan meningkatkan anggaran APBD Kaltara untuk penanganan COVID-19 dapat mendongkrak kembali dengan menaikan sampai Rp100 miliar.
Ditegaskannya bahwa Pemprov Kaltara harus menjamin Kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terdampak karena ini adalah bencana.
Terkait dengan himbauan Presiden Joko Widodo agar dilakukan tes COVID-19 secara masif di masyarakat dan lakukan isolasi secara ketat serta agresif.
Norhayati meminta agar anggaran APBD yang ditingkatkan tersebut salah satunya untuk membeli alat tes cepat (rapid test) COVID-19 sebanyak – banyak, kalau perlu separuh dari jumlah masyarakat Kaltara.
“Kalau perlu beli rapid test separuh dari jumlah masyarakat Kaltara, 700 ribu jumlah masyarakat Kaltara, beli (rapid test) sebanyak itu dan dites semuanya. Jangan takut atau ragu,” katanya.
Lebih bagus mendeteksi lebih bagus lagi untuk cepat ditangani. PDIP sangat mendukung Pemprov menggunakan anggaran seluas – luasnya dan DPRD mengontrol.
Norhayati mengungkapkan bahwa saat ini dia meninjau langsung puskesmas, posko – posko penanganan COVID-19 dan masyarakat di Bulungan, Malinau dan Tana Tidung melihat kondisi langsung.
“Apa yang diinginkan masyarakat ini riil kita sampaikan, karena kita jalan. Malinau yang kita fikir tidak mungkin kena yang disudut -sudutnya sekarang sudah ada 3 orang yang positif,” katanya.
Baca juga: Bulungan dan Malinau ditetapkan sebagai wilayah transmisi lokal
Baca juga: PDIP Surabaya: enam langkah tangani COVID-19
Pewarta : Redaksi
Editor : Susylo Asmalyah
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Jangan panik, virus ini sudah terdeteksi di Indonesia dan kenali gejala HMPV
07 January 2025 23:57 WIB, 2025
Hoaks! Surat Edaran Kemenkes wajibkan masker mulai 15 Desember 2023
18 December 2023 14:57 WIB, 2023
Presiden sebut Pemerintah belum putuskan imbau pakai masker soal COVID-19
16 December 2023 8:39 WIB, 2023
Catatan Ilham Bintang - Jumpa Farhan Faris, TikToker tampan yang dapat berkah dari Pandemi COVID-19
10 June 2023 6:18 WIB, 2023
Terpopuler - Kesehatan
Lihat Juga
Di Balik Keterbatasan, Asa Itu Datang: YKB Daerah Kaltara Bantu Dua Anak Tunanetra di Bulungan
25 February 2026 9:30 WIB