Nunukan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nunukan Kaltara mengajak semua pihak terkait untuk memperketat pintu masuk di daerah tersebut demi mencegah penularan COVID-19 dari daerah lain.
"Baik antarpulau maupun dari Malaysia baik pintu resmi maupun jalur ilegal,"
Kata Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah di Nunukan, Selasa.
Ia menyatakan Pemkab Nunukan telah menggelar pertemuan dengan instansi terkait seperti Syahbandar, BP2MI, TNI dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dan jalur ilegal dari Malaysia.
Ia mengharapkan semua instansi tersebut untuk bergerak bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19 ini dalam rangka mencegah mobilitas
yang terpapar dari daerah asalnya.
"Kita sudah minta kepada semua instansi terkait supaya lebih memperketat lagi pintu-pintu masuk antar pulau dan antar negara masuk Nunukan secara bebas," harap Hanafiah.
Pertemuan dengan instansi terkait di ruangan kerja Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah berujar sebagai tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Kaltara sebelumnya maupun Satgas Penanganan COVID-19 Pusat agar dijalankan secara intens dengan memperketat pintu-pintu masuk.
"Kita dari Pemda Nunukan mengajak instansi terkait agar lebih intens dengan memperketat lagi pemeriksaan di pintu-pintu masuk ke Kabupaten Nunukan ini," harap dia.
Menurut dia, Pemkab Nunukan tidak ingin kecolongan lagi adanya penumpang yang sudah terpapar COVID-19 dari daerah lain masuk ke Kabupaten Nunukan sehingga pintu-pintu masuk lebih diperketat lagi.
Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Nunukan bahwa pasien terkonfirmasi positif sebagian besar berasal dari perjalanan dari luar daerah.
Baca juga: Tips Faheem Younus soal COVID, dokter AS yang giat ngetwit pakai Bahasa Indonesia
Baca juga: Luhut: Pesanan oksigen konsentrator dari Singapura tiba Jumat ini
Baca juga: Kapolri Minta Pekerja dan Perusahaan Patuhi Aturan PPKM Darurat
"Baik antarpulau maupun dari Malaysia baik pintu resmi maupun jalur ilegal,"
Kata Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah di Nunukan, Selasa.
Ia menyatakan Pemkab Nunukan telah menggelar pertemuan dengan instansi terkait seperti Syahbandar, BP2MI, TNI dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dan jalur ilegal dari Malaysia.
Ia mengharapkan semua instansi tersebut untuk bergerak bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19 ini dalam rangka mencegah mobilitas
yang terpapar dari daerah asalnya.
"Kita sudah minta kepada semua instansi terkait supaya lebih memperketat lagi pintu-pintu masuk antar pulau dan antar negara masuk Nunukan secara bebas," harap Hanafiah.
Pertemuan dengan instansi terkait di ruangan kerja Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah berujar sebagai tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Kaltara sebelumnya maupun Satgas Penanganan COVID-19 Pusat agar dijalankan secara intens dengan memperketat pintu-pintu masuk.
"Kita dari Pemda Nunukan mengajak instansi terkait agar lebih intens dengan memperketat lagi pemeriksaan di pintu-pintu masuk ke Kabupaten Nunukan ini," harap dia.
Menurut dia, Pemkab Nunukan tidak ingin kecolongan lagi adanya penumpang yang sudah terpapar COVID-19 dari daerah lain masuk ke Kabupaten Nunukan sehingga pintu-pintu masuk lebih diperketat lagi.
Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Nunukan bahwa pasien terkonfirmasi positif sebagian besar berasal dari perjalanan dari luar daerah.
Baca juga: Tips Faheem Younus soal COVID, dokter AS yang giat ngetwit pakai Bahasa Indonesia
Baca juga: Luhut: Pesanan oksigen konsentrator dari Singapura tiba Jumat ini
Baca juga: Kapolri Minta Pekerja dan Perusahaan Patuhi Aturan PPKM Darurat