Nunukan (ANTARA) - Kelangsungan perputaran ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengalami kendala selama pandemi COVID-19 karena pergerakan
pemasaran produk-produk tidak bisa didistribusikan.
Demikian disampaikan Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaam Masyarakat Desa (DPMD) Nunukan Rusdan di Nunukan pada Selasa
sekaitan dengan kondisi BUMDes di daerahnya selama pandemi COVID-19 ini.
"Selama pandemi COVID-19 ini BUMDes di Kabupaten Nunukan ibaratnya mati suri karena hampir tidak ada aktivitas baik pemasaran maupun pengembangan
usahanya," ungkap dia.
Ia pun mengatakan usaha yang dikelola setiap BUMDes di Kabupaten Nunukan didasarkan pada potensi desa masing-masing. Sebelum pandemi COVID-19
pengembangan usaha BUMDes sangat bagus dimana berbagai produk dapat dimunculkan.
Selain kevakuman BUMDes dipengaruhi oleh COVID-19, juga kebanyakan disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelolanya dalam rangka
peningkatan produk dari usahanya, sebut Rusdan.
Kendala SDM kebanyakan pada dialami BUMDes yang berada di wilayah III atau pelosok dan pedalaman meskipun modal usaha yang digelontorkan dari dana
desa (DD) setiap desa. Sedangkan BUMDes yang terbentuk pada semua desa di Pulau Sebatik pengelolanya sudah lumayan bagus karena ditopang oleh SDM
yang mumpuni.
Sampai saat ini, dari 232 desa di Kabupaten Nunukan sudah terbentuk 230 BUMDes. Bahkan Rusdan menilai BUMDes terbanyak di Provinsi Kaltara adalah
Kabupaten Nunukan.
Sebenarnya efek BUMDes terhadap perekonomian masyarakat desa tergolong kurang selama pandemi COVID-19 ini karena banyak faktor. Selain memang
SDM pengelolanya yang tidak mendukung, juga kemungkinan sebagian dana desa difokuskan pada penanganan COVID-19.
pemasaran produk-produk tidak bisa didistribusikan.
Demikian disampaikan Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaam Masyarakat Desa (DPMD) Nunukan Rusdan di Nunukan pada Selasa
sekaitan dengan kondisi BUMDes di daerahnya selama pandemi COVID-19 ini.
"Selama pandemi COVID-19 ini BUMDes di Kabupaten Nunukan ibaratnya mati suri karena hampir tidak ada aktivitas baik pemasaran maupun pengembangan
usahanya," ungkap dia.
Ia pun mengatakan usaha yang dikelola setiap BUMDes di Kabupaten Nunukan didasarkan pada potensi desa masing-masing. Sebelum pandemi COVID-19
pengembangan usaha BUMDes sangat bagus dimana berbagai produk dapat dimunculkan.
Selain kevakuman BUMDes dipengaruhi oleh COVID-19, juga kebanyakan disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelolanya dalam rangka
peningkatan produk dari usahanya, sebut Rusdan.
Kendala SDM kebanyakan pada dialami BUMDes yang berada di wilayah III atau pelosok dan pedalaman meskipun modal usaha yang digelontorkan dari dana
desa (DD) setiap desa. Sedangkan BUMDes yang terbentuk pada semua desa di Pulau Sebatik pengelolanya sudah lumayan bagus karena ditopang oleh SDM
yang mumpuni.
Sampai saat ini, dari 232 desa di Kabupaten Nunukan sudah terbentuk 230 BUMDes. Bahkan Rusdan menilai BUMDes terbanyak di Provinsi Kaltara adalah
Kabupaten Nunukan.
Sebenarnya efek BUMDes terhadap perekonomian masyarakat desa tergolong kurang selama pandemi COVID-19 ini karena banyak faktor. Selain memang
SDM pengelolanya yang tidak mendukung, juga kemungkinan sebagian dana desa difokuskan pada penanganan COVID-19.