Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat (Nahdatul Ulama) NU Kaltara menggelar kegiatan penguatan kapasitas fasilitator daerah (Fasda) provinsi dan dua kabupaten dalam rangka pengembangan model Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (25/6).
"Saya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang memperjuangkan hak/perlindungan perempuan dan anak di Bumi Benuanta ini," kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltara Muh. Rosyit.
Rosyit mengatakan bahwa Pemprov Kaltara telah melaksanakan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak dengan dibentuknya DPPPA di tiga kabupaten/kota, yakni Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Tarakan.
“Melihat pentingnya peran desa sebagai ujung tombak pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pemerintah provinsi," katanya
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah membentuk model-model DRPPA di kabupaten dan kota.
Rosyit berharap agar setiap pendamping desa dapat meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan DRPPA.
“Selain itu, dengan adanya DRPPA yang ada di setiap kabupaten / kota, kita bisa mencapai sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan kebudayaan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi masyarakat, agar kalimantan utara menjadi provinsi yang zero stunting,” harapnya.
Selanjutnya, Ketua PW Muslimat NU Kaltara Sumiati mengatakan dalam sambutannya, kegiatan ini bukanlah kegiatan seremonial saja.
Diharapkan peserta kegiatan, Sumiati berpesan bahwa organisasi ini adalah organisasi sosial keagamaan yang memiliki visi program kerjanya berpusat pada masyarakat.
Dikatakan juga, peranan PW Muslimat NU Kaltara menyempatkan menyampaikan sosialisasi dalam pengajian.
“Kemudian untuk pencegahan stunting, PW Muslimat NU juga dilibatkan dalam tim TPPS. Selain kami aktif melaksanakan sosialisasi cegah stunting, kami juga mengedukasi ibu hamil untuk menjaga kehamilannya dan memberikan makanan bergizi. Itu sudah kami lakukan karena ini sangat penting sekali,” kata Sumiati.
Baca juga: Pemprov Kaltara Sudah Menetapkan Aksi Perumusan Metadata Satu Data Indonesia
Baca juga: Pemprov Kaltara Meraih Penghargaan Terbaik Pertama dari BKN
"Saya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang memperjuangkan hak/perlindungan perempuan dan anak di Bumi Benuanta ini," kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltara Muh. Rosyit.
Rosyit mengatakan bahwa Pemprov Kaltara telah melaksanakan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak dengan dibentuknya DPPPA di tiga kabupaten/kota, yakni Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Tarakan.
“Melihat pentingnya peran desa sebagai ujung tombak pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pemerintah provinsi," katanya
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah membentuk model-model DRPPA di kabupaten dan kota.
Rosyit berharap agar setiap pendamping desa dapat meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan DRPPA.
“Selain itu, dengan adanya DRPPA yang ada di setiap kabupaten / kota, kita bisa mencapai sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan kebudayaan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi masyarakat, agar kalimantan utara menjadi provinsi yang zero stunting,” harapnya.
Selanjutnya, Ketua PW Muslimat NU Kaltara Sumiati mengatakan dalam sambutannya, kegiatan ini bukanlah kegiatan seremonial saja.
Diharapkan peserta kegiatan, Sumiati berpesan bahwa organisasi ini adalah organisasi sosial keagamaan yang memiliki visi program kerjanya berpusat pada masyarakat.
Dikatakan juga, peranan PW Muslimat NU Kaltara menyempatkan menyampaikan sosialisasi dalam pengajian.
“Kemudian untuk pencegahan stunting, PW Muslimat NU juga dilibatkan dalam tim TPPS. Selain kami aktif melaksanakan sosialisasi cegah stunting, kami juga mengedukasi ibu hamil untuk menjaga kehamilannya dan memberikan makanan bergizi. Itu sudah kami lakukan karena ini sangat penting sekali,” kata Sumiati.
Baca juga: Pemprov Kaltara Sudah Menetapkan Aksi Perumusan Metadata Satu Data Indonesia
Baca juga: Pemprov Kaltara Meraih Penghargaan Terbaik Pertama dari BKN