Tanjung Selor (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala mengatakan kemiskinan adalah persoalan fundamental pembangunan, meski angka kemiskinan di Kaltara menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
"Kaltara masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kemiskinan ekstrem, ketimpangan antar wilayah , dan keterbatasan akses layanan dasar di daerah perbatasan, pedalaman dan pesisir," kata Ingkong di Tanjung Selor, Kamis.
Hal disampaikan Ingkong saat membuka Rapat Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kaltara.
"Keberadaan TKPKD sangat strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan, untuk memastikan bahwa setiap program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Wagub.
Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha, serta para pihak untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Wagub Ingkong menambahkan, kemiskinan bukan saja menjadi prioritas pembangunan di daerah, tetapi prioritas nasional bahkan global yaitu pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015-2030.
Pada tahun 2025 Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, kemudian terbit juga Instruksi Presiden Nomor 8 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Esktrem.
“Inpres tersebut menegaskan bahwa program harus tepat sasaran dengan tiga strategi utama yaitu pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat, kedua peningkatan pendapatan masyarakat dan ketiga yaitu penurunan jumlah kantong – kantong kemiskinan,” jelasnya.
Wagub Ingkong berharap rapat penguatan TKPKD bukan hanya rutinitas formal, tetapi benar – benar menjadi momentum penting untuk merumuskan, menyelaraskan program sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengentaskan kemiskinan di Kaltara.
“Mari kita optimalkan seluruh potensi yang ada, agar pembangunan di Kaltara berjalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, demi terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh, sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.
Baca juga: Pemprov Kaltara optimalkan portal Satu Data
Baca juga: Kaltara Ikut Verifikasi Lanjutan KKS Tingkat Provinsi Terbaik 2025
