Tanjung Selor (ANTARA) - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan pandangan umum atas penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara Tahun Anggaran (TA) 2024, Senin (30/6).
Penyampaian pandangan umum dari enam fraksi yang ada di DPRD Kaltara dilaksanakan dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan III Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPRD Kaltara, Jl. A. Yani, Poros Bulungan – Malinau, Tanjung Selor
Semua fraksi, yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, kemudian Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat yaitu gabungan dari partai PDI Perjuangan, PPP dan Hanura serta juga fraksi gabungan partai Nasdem, PKB dan PAN menyatakan setuju Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kaltara TA 2024. Walaupun semua fraksi menyetujui, namun ada catatan-catatan yang mereka sampaikan.
“Semuanya sudah menyampaikan masukan dan kritikannya kepada pemerintah. Jadi sangat bagus kali ini saya lihat, karena mereka benar-benar menyampaikan aspirasi yang langsung dari masyarakat dan juga mereka turun ke lapangan melihat langsung keadaan dan situasi masyarakat,” ujar Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., saat diwawancarai usai rapat paripurna.
Beberapa hal yang menjadi atensi fraksi-fraksi dalam pandangan umum penyampaian nota pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 tersebut, yaitu terkait penanganan infrastruktur, seperti di wilayah Krayan, Nunukan dan perbatasan lainnya serta pariwisata dan penguatan ekonomi.
“Kita berharap dengan anggaran kita yang sekian triliun ini bisa menangani berbagai keluhan masyarakat hingga ke wilayah perbatasan,” harap Achmad Djufrie.
Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir bersama Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie dan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kaltara, H. Muddain.
Baca juga: Pemprov Kaltara Raih Predikat "AA" Istimewa Indeks Reformasi Hukum
Baca juga: DPRD Kaltara Harapkan Potensi Wisata Dapat Dukungan Pemerintah Pusat