Jakarta (Antara News Kaltara) – Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kaltara memberikan kesempatan luas kepada developer atau pengembanguntuk membangun kawasan pemukiman di Kaltara. Gubernur, Dr H Irianto Lambriemengatakan, dukung pemerintah bagi para developer tak hanya sekedaradministrasi perijinan, namun siap membangunkan fasilitas umum (fasum) atauutilitas, yang nantinya bisa mengurangi beban, sekaligus menurunkan harga jualperumahaan tersebut.
Dikatakan Gubernur, Pemerintahmelalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada programbantuan prasarana utilitas untuk kawasan pemukiman. Yang tentunya disesuaikandengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di provinsi maupun tiapkabupaten/kota.
“Saat ini, Dinas PUPR-PKPKaltara sedang mendata kawasan pemukiman yang ada di Kaltara. Hal inibertujuan, untuk menumbuhkan developer yang ada di Kaltara, agar bisamendapatkan dana bantuan (BPU) dari Dirjen Kawasan Pemukiman,†ujar Irianto,Selasa (31/1).
Irianto mengatakan, bantuan daripemerintah berupa penyedian sarana pemukiman, seperti sanitasi, jalan dikawasan pemukiman serta fasilitas lainnya. Dengan demikian para developerterpacu untuk membangun perumahan yang dijual dengan harga murah bagimasyarakat yang selama ini kesulitan, karena membangun atau membeli perumahandari developer biasanya mahal.
Irianto menegaskan, pihaknyasangat mendukung program peningkatan kawasan pemukiman tersebut, agar dapatmembantu masyarakat. Pasalnya, dengan fasilitas umum dibantu pemerintah, developerterbantu dalam hal costnya. Sehingga dampak positifnya, perumahan dan pemukimanitu harus dijual dengan harga murah kepada masyarakat.
“Developer harus menjualnyadengan harga murah, karena nanti ada hitung-hitungannya. Sistemnya salingmenguntungkan developer dibantu untuk prasarana pendukungnya dan masyarakatuntung. Harga beli perumahan bisa dijangkau sesuai kemampuan,†tambahnya.
Untuk di wilayah ibukotaprovinsi, Irianto mengatakan, hal yang menjadi persoalan adalah sejumlahperbankan yang ada di Tanjung Selor, belum terdaftar di Asosiasi PerumahanSeluruh Indonesia (APERSI). Sehingga ini menyulitkan para developer yang adauntuk menumbuhkan mata rantai perkreditan perumahan.
Salah satu upaya yangdilakukan, lanjut Irianto menggandeng perbankan yang ada di Kaltara. Perbankantersebut, lanjut Irianto harus memiliki program Kredit Perumahan Rakyat (KPR)untuk membantu memudahkan proses kredit rumah yang akan dihuni oleh masyarakat.
Untuk itu, Irianto menegaskan,dalam waktu dekat bersama Dinas PUPR-PKP Kaltara akan menggelar pertemuandengan perbankan yang ada untuk membahas persoalan tersebut. Agar paradeveloper yang ada juga memiliki pola mindset yang terbuka pada bidang yangdijalankan.
“Kita akan agendakanpertemuannya agar semua stakeholder dapat bekerja dengan maksimal, yangtentunya berimbas pada kemudahan masyarakat untuk bisa mendapatkan prumah yanglayak dan bisa dijangkau harganya,†jelasnya.