Penganggaran akan Dibahas Intensif Bersama DPRD

Senin, 15 Januari 2018 10:11 WIB

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat mengunjungi workshop pembuatan pesawat PTDI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/1) lalu. (dok humas)

Beberapa halmenjadi perhatian dari pertemuan para kepala daerah, jajaran PemerintahProvinsi dan DPRD Kaltara dengan direksi PT DI di Bandung beberaap hari lalu.

Di antaranya mengenai proses penganggaran, pajak barang mewah yang akandikenakan terhadap pesawat yang dibeli, hingga layanan pasca beli dari PTDI.

Mengenaipenganggaran untuk pembayaran pembelian pesawat N-219 (Nurtanio), dijelaskanIrianto, untuk tahap awal, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kaltara 2018 telah disepakati mengalokasikan Rp 40 miliar untuk pembelianpesawat dengan bentang sayap 19,50 meter dan bentang ekor 7,5 meter ini.

"Artinya,untuk pembelian 1 unit pesawat Nurtanio, kita masih butuh Rp 40 miliar lagi.Karena, pesawat ini dipasarkan oleh PTDI dengan harga Rp 80 miliar," jelasGubernur.

Dipastikannya,penganggaran dipikirkan dengan matang dan melibatkan seluruh stakeholderterkait, utamanya bersama DPRD Kaltara. "Penyediaan anggaran itu dilakukanbertahap. Karena, menurut pemikiran saya, lebih baik kita beli saat inidaripada 5 tahun lagi atau beberapa tahun lagi. Yang tentunya, akan lebih beratseiring dinamika ekonomi, politik, dan lainnya yang akan terjadi di Kaltaramaupun nasional," ungkap Irianto.

Dari itu,Gubernur pun melontarkan sejumlah saran penganggaran yang mungkindirealisasikan. "Masih mengandalkan APBD Kaltara, kita juga bisamenggunakan dana dari kebijakan rasionalisasi anggaran yang kita lakukan. Taksiran dana yang terkumpul mencapai Rp 150 miliar. Dengan tambahan danarasionalisasi tadi, seharusnya bisa teranggarkan Rp 80 miliar dalam tahun ini.Tambahan ini bisa dilakukan pada saat pembahasan Perubahan-APBD 2018,"urainya.

Alternatifanggaran lainnya, adalah kontribusi dari setiap daerah yang membutuhkan layananN-219. Bentuknya bisa kontribusi dari masing-masing daerah, atau melaluikonsorsium.

"Tapi saya maklumi jika hal ini akan memunculkan berbagaiasumsi. Untuk itu, apabila APBD kabupaten dan kota merasa terbebani, dapat pulamenggunakan dana Bankeu (Bantuan Keuangan) yang disalurkan provinsi. Kalau inidisetujui, maka pada penyaluran Bankeu ke setiap daerah akan dipotong sejumlahbesar dana yang disepakati untuk pembelian pesawat ini," kata Irianto.

Saran lainyang disampaikan Gubernur, menggunakan 10 persen anggaran yang rencananya akandikucurkan pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke Kaltara padatahun ini. "Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) beberapa waktu lalu,menjanjikan akan menggelontorkan dana Rp 1 triliun untuk pengembangan bandara diwilayah perbatasan. Kita akan coba melobi agar saat dana itu terealisasi nanti,bisalah kiranya Kemenhub menyisihkan 10 persen atau sekitar Rp 100 miliar untukpembelian N-219," jelas Gubernur.

Opsi lain,penganggaran juga bisa dilakukan dengan mengajukan peminjaman dana sekitar Rp100 miliar kepada Bankaltimtara. "Ini juga bisa ditempuh, karena menurutsaya, pinjaman sebesar Rp 100 miliar ini tak terlalu sulit dikucurkanBankaltimtara. Ditambah lagi, Pemprov Kaltara juga salah satu penyerta modal diBankaltimtara," papar Irianto.

Tak terlepasdari itu, ditegaskan Irianto apapun cara penganggaran yang akan ditempuhnantinya, dipastikan akan dikoordinasikan dan dibahas detail dengan DPRD danpihak terkait lainnya. Termasuk juga PT DI.

"Saya ingatkan pula, segalaaturan yang berlaku terkait dengan proses ini harus dipatuhi. Sehingga takmemunculkan permasalahan hukum nantinya. Dan, harus ada sinergi dan kesepahamandari dewan juga pihak terkait lainnya," jelasnya.

Di sampingpenganggaran, hal krusial lain yang perlu dibahas segera, adalah pajak barangmewah yang dapat dikenakan atas pembelian pesawat tersebut. Dalam hal ini,Gubernur beserta jajaran terkait juga PTDI akan bermohon kepada KementerianKeuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikankeringanan pajak atas pembelian pesawat ini.

"Saya juga mengajak seluruhkepala daerah di Kaltara, entah saat ada acara formal atau lewat pertemuankhusus untuk membicarakan mengenai pembelian pesawat ini dengan Presiden.Termasuk mengenai pajaknya. Karena, ini untuk kepentingan pelayanan masyarakatdi wilayah perbatasan provinsi baru, saya kira akan ada perhatian khusus daripemerintah pusat," ujarnya.

Untuk merealisasikan langkah ini, Gubernurakan bersurat terlebih dulu kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan SriMulyani Indrawati juga DJP.

Perihalterakhir yang menjadi perhatian, adalah layanan pasca beli. "Untukpersoalan ini, tim kecil akan membahasnya dengan PTDI. Tapi, secara normatif,layanan pasca beli memang sudah disediakan PTDI. Namun agar pesawat ininantinya benar-benar mampu memberikan kemampuan maksimalnya, perlu dibahaslebih lanjut teknisnya seperti apa," papar Irianto.