Dorong Perempuan Lestarikan dan Kelola Alam

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong peningkatan peran wanita dalam upaya pelestarian lingkungan hidup serta mengelola aset alam. Ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltara Edi Soeharto yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie membuka Seminar dan Loka Karya (Semiloka) Mendorong Agenda Pro Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan di Kalimantan Utara pada Kamis (1/11) di ruang pertemuan Hotel Crown, Tanjung Selor.

Menurut Edi, peranan wanita sangatlah penting dalam kemajuan daerah maupun bangsa. Lantaran, kemampuan wanita saat ini sudah setara dengan kemampuan laki-laki dan telah menjadi salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. “Dalam masalah lingkungan, kaum wanita juga berperan aktif dalam kegiatan bank sampah, dasawisma, dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Termasuk, dalam perhutanan sosial, kaum wanita juga dapat termasuk dalam anggota kelompok yang menjaga hutan di sekitarnya,” jelas Edi.

Penglibatan kaum hawa dalam mengelola sumber daya alam, ini berkaitan dengan penyebaran tanggung jawab untuk pelestarian alam, yang tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. “Pemprov Kaltara sangat mengapresiasi keberhasilan organisasi peduli lingkungan dibawah binaan kaum perempuan sebagai pembinanya. Organisasi-organisasi ini membantu pemerintah dalam meminimalisir kerusakan lingkungan serta membantu dalam menata pelestarian lingkungan,” kata Soeharto.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kaltara Hj Rita Ratina Irianto Lambrie selaku narasumber menuturkan, seiring kemajuan peradaban, keberadaan hutan tak hanya bernilai ekonomis tapi juga bernilai sosial-budaya. “Keberadaan hutan juga menjaga eksistensi manusia, khususnya kaum perempuan. Dari itu, perlu kita jaga,” kata Hj Rita. Disampaikan pula, bagi kaum wanita yang berkedudukan sebagai anggota legislatif, sedianya dapat pula berperan dalam penegakan legitimasi perlindungan pengelolaan kawasan hutan. Sebagai informasi, acara ini digelar oleh KAHMI Forhati, WALHI dan Koran Kaltara.