Tanjung Selor (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Udin Hianggio mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, dapat bekerjasama untuk menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara. Hal demikian agar penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa selesai tepat waktu.
Imbauan tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Senin (3/2). Wagub mengajak, seluruh jajaran pemerintah dapat bekerja keras guna mencapai target yang diinginkan.
“Walaupun kita pernah meraih 5 kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil laporan keuangan kita, saya minta kita jangan terlalu berbangga hati. Kita harus tetap bekerja keras untuk mempertahankan prestasi ini,” ujar Wagub.
Sementara itu, dari BPK RI perwakilan Provinsi Kaltara juga menyampaikan bahwa diharapkan Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan LK unaudited lebih awal yaitu tanggal 13 Maret 2020, dan dituangkan dalam dokumen komitmen penyerahan Laporan Keuangan unaudit yang ditandatangani oleh Sekda dan Kepala Perwakilan. Namun sebelumnya, BPK RI perwakilan Kaltara juga akan melakukan pemeriksaan Interim atas LKPD Provinsi Kaltara TA 2019 yang direncanakan akan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 hingga 22 Februari 2020.
PERTEMUAN BERSAMA BPS
Sebelumnya di tempat sama, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara Eko Marsoro bersama jajarannya, dalam rangka Sosialisasi Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Sekprov mengimbau agar seluruh staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara untuk ikut serta menyukseskan Sensus Penduduk 2020 untuk wujudkan satu data kependudukan. Sensus Penduduk menjadi salah satu agenda penting pemerintah yang akan diselenggarakan setiap 10 tahun. “Kebutuhan data dari hasil sensus penduduk tersebut sangat penting bagi jajaran pemerintah pusat maupun daerah, karena data itu dapat menjadi acuan kita saat mengambil sebuah kebijakan atau perencanaan kegiatan pembangunan kedepan,”ujar Sekprov.
Kepala BPS Kaltara, Eko Marsoro juga menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya Sensus Penduduk 2020 akan dilakukan dengan metode kombinasi yaitu menggabungkan pendataan mandiri secara online dan pendataan dari petugas yang mendatangi rumah warga (door to door). Dimana data registrasi yang digunakan adalah data dari Ditjen Dukcapil yang kemudian dilengkapi dengan sampel survei, sehingga tujuannya adalah menghasilkan satu data kependudukan.
Berita Terkait
Jelang Pemeriksaan BPK, Gubernur Minta Disiapkan Data dan Informasi yang Dibutuhkan
Senin, 1 Februari 2021 16:03
Teguh Minta Pemerintah Daerah Kooperatif
Selasa, 20 Oktober 2020 8:19
Dobrak "entry level", Samsung rilis Galaxy A11 dan Galaxy A21
Jumat, 5 Juni 2020 4:40
Realme C3 ponsel dengan chipset gaming entry-level Helio G70
Rabu, 19 Februari 2020 19:56
Via Zoom Meeting, Kapolda Kaltara dan PJU ikuti pembukaan Rakernis Baharkam2023
Selasa, 12 September 2023 12:21
Kaltara gelar "stakeholder meeting" transformasi perpustakaan berbasis inklusisosial
Rabu, 9 Agustus 2023 6:56
Gubernur Kaltara buka "High Level Meeting" untuk kendalikan inflasi
Kamis, 15 Desember 2022 15:31
Hadiri Senior Level Meeting, Kapolri tekankan Densus 88 kembangkan kemampuan hadapi tantangan
Rabu, 16 Februari 2022 14:42