Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengharapkan adanya pemanfaatan transformasi digital yang dapat mendukung adanya pemulihan ekonomi nasional serta mempercepat pembangunan berkelanjutan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mira Tayyiba dalam webinar di Jakarta, Selasa, mengatakan transformasi digital ini juga dapat mendorong adanya efisiensi, inovasi daninklusivitas.
"Inklusivitas ini jangan diartikan bahwa semua orang harus dapat mengakses internet, tapi lebih dari itu. Sebagai contoh, layanan keuangan kalau hanya mengandalkan perbankan, maka yang unbankable itu masih akan banyak. Tetapi dengan bantuan fintech, gap itu semakin lama bisa ditutup," katanya.
Baca juga:Pemerintah pastikan transformasi digital bantu masyarakat selama PSBB
Baca juga:Kominfo tekankan tiga pilar transformasi digital Indonesia
Mira juga mengatakan pemerintah sedang merancang konsep atau kerangka transformasi digital yang akan memenuhi beberapa prasyarat seperti pola pikir yang mengedepankan adanya kolaborasi, visi dan kepemimpinan digital sertaenabling policies.
"Karena kebijakan itu yang pada akhirnya akan menentukan apakah kita bisa merealisasi atau tidak. Kebijakannya tidak boleh kaku atau menggunakan paradigma lama sehingga bisa ada ruang inovasi," kata Mira.
Prasyarat itu juga mencakup adanya penyediaan sarana infrastruktur yang memadai, termasuk aplikasi, keamanan, perlindungan, dan pemanfaatan data talent (SDM) dan literasi serta keamanan siber.
Berbagai kebutuhan itu harus didukung dengan adanya enabler technology seperti drone and robots, mobil tanpa awak, custome manufacturing and 3Dprinting,artificial intelligence, Internet of Things (IoT), big data analytics, cloud, dan teknologi lainnya.
Mira mengingatkan transformasi digital telah memberikan peluang kepada semua orang atau negara untuk berkembang, bahkanleap-frog, tetapi juga akan memperbesar kesenjangan bila tidak memiliki kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan, serta bertransformasi.
Baca juga:Survei: pemerintah kurang beri insentif bisnis terapkan industri 4.0Baca juga:Transformasi digital makin marak, keamanan siber akan berkembang pesat di Indonesia
"Digital gap terjadi bukan hanya pada masyarakat pengguna, tetapi juga pelaku usaha dan bahkan instansi pemerintah. Apabila gap ini tidak kita tutup, maka gap ini akan semakin membesar," ujar Mira.
Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan desain transformasi digital yang optimal agar pemanfaatan layanan ini kian inklusif bagi masyarakat maupun dunia usaha, yang didukung dengan analisa data (big data) supaya intervensi dapat dilakukan dengan lebih tepat.
"Desain Transformasi Digital ini bukan hanya milik pemerintah. Kami tidak bisa bergerak sendiri, semua pemangku kepentingan harus terlibat. Untuk itu, kami membuka diri untuk menerima masukan dan ide-ide kritis dari pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, maupun masyarakat secara umum," ujar Mira.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Arief Pujianto
Berita Terkait
Polda Kaltara terima Tim Puslitbang Polri dukung pemulihan ekonomi nasional
Senin, 18 Maret 2024 11:18
BPS sebut ekonomi Kaltara tumbuh 5,34 persen seiring tren pemulihan ekonomi
Selasa, 7 Februari 2023 5:57
Catatan Ana Sriekaningsih - Digitalisasi pemulihan ekonomi
Rabu, 13 Juli 2022 18:59
Gubernur Kaltara minta zakat dukung pemulihan ekonomi akibat COVID-19
Senin, 18 April 2022 21:03
Pakaian Reog Ponogoro warnai Rakernis, Aslog Polri siap dukung pemulihan ekonomi nasional
Jumat, 25 Maret 2022 9:42
Omicron redupkan pemulihan ekonomi Eropa
Minggu, 9 Januari 2022 6:56
BI optimistis ekonomi RI pulih 2022, tumbuh hingga 5,5 persen
Rabu, 24 November 2021 15:10
BI Harapkan Program Vaksinasi Jadi Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional
Jumat, 5 November 2021 17:23