KKKS Komitmen Capai Target 703 Ribu BOPD dan 5.800 MMSCFD

id Pertamina

KKKS Komitmen Capai Target 703 Ribu BOPD dan 5.800 MMSCFD

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto saat  kegiatan 2nd CEO Forum 2021. ANTARA/HO - Pertamina Asset 5 Tarakan.

Tarakan (ANTARA) - Sebanyak 150 pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) produksi dan eksplorasi komitmen mencapai target 703 ribu BOPD (barel minyak perhari) dan 5.800 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) pada tahun 2022.

“Serupa dengan tahun lalu, kegiatan ini merupakan salah satu upaya SKK Migas untuk berdiskusi dengan para pimpinan KKKS agar diperoleh komitmen bersama untuk mencapai target tahun 2022 yaitu 703 ribu BOPD dan 5,800 MMSCFD yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto saat kegiatan 2nd CEO Forum 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual pada Senin (27/9) itu bertema “Recovering From Pandemic Covid-19: Toward Strong Growth 2022” dan dihadiri 150 pimpinan KKSS produksi dan eksplorasi.

Hal tersebut dalam upaya menyelaraskan strategi dan program kerja hulu migas jangka pendek menghadapi target lifting 2022 dan jangka panjang 1 juta BOPD (barel minyak per hari) dan 12 BSCFD (miliar kaki kubik per hari) pada tahun 2030.

"Serta menyelaraskan dengan visi jangka panjang industri hulu migas tahun 2030. Pelaksanaan kegiatan ini sekaligus juga digunakan untuk menandai pembukaan pembahasan WP&B (Work, Program, & Budget) 2022,” kata Dwi.

Dia menyampaikan bahwa dalam 2nd CEO Forum 2021, para pimpinan KKKS menyampaikan masukan atau dukungan yang diperlukan untuk merealisasi kegiatan-kegiatan di tahun 2022.

Baik untuk mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang, misalnya pengadaan, perizinan, atau usulan insentif untuk menaikkan keekonomian pengembangan lapangan.

“Pada saat diskusi, sebagian besar KKKS mengapresiasi transformasi SKK Migas dalam hal mempercepat proses bisnis. Namun selain percepatan proses, masih ada kendala lain yang dihadapi KKKS di lapangan," kata Dwi.

Berdasarkan survei yang dilakukan tadi, KKKS mengatakan kendala masalah pertanahan dan perizinan adalah penyebab utama kegagalan operasi. Hal ini tentunya perlu ditangani segera.

Koordinasi antara SKK Migas, KKKS dengan pemangku kepentingan terkait harus dilakukan mulai akhir tahun 2021, sehingga ada kepastian kegiatan dapat dilakukan pada tahun 2022.

Berdasarkan pembahasan pre-WP&B tahun 2022, target teknis KKKS masih di bawah target lifting yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Oleh karena itu kegiatan pada tahun 2022 juga akan ditambah kegiatan-kegiatan baru untuk mendukung upaya “filling the gap” sesuai target lifting 2022. Kami harapkan ini dapat disepakati dalam pembahasan WP&B 2022 sehingga setelah WP&B disetujui, kita semua dapat lebih fokus untuk mengimplementasikan program kerja yang telah disepakati bersama,” lanjut Dwi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial, mewakili Menteri ESDM dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini, karena terbukti dapat menjadi ajang komunikasi yang efektif antara SKK Migas yang bertugas mengawal program pemerintah dengan KKKS.

“Salah satu bukti nyata, internalisasi program 1 juta BOPD telah berjalan dengan efektif di lingkungan hulu migas. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini menyadari pentingnya pelaksanaan program demi ketahanan energi Indonesia di masa depan,” katanya.

Ego juga mengingatkan pentingnya transformasi hulu migas yang akan dilaksanakan, sesuai arahan Presiden RI dalam pidato tanggal 16 Agustus 2021.

“Atas hal tersebut, kami meminta agar Bapak dan Ibu dari SKK Migas dan KKKS harus mengawal pencapaian target tahun 2022 dan target jangka panjang, antara lain melalui terobosan dan inovasi lapangan,” ujarnya.

Sub sektor hulu migas diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara namun juga menjadi penggerak ekonomi nasional.

Demi tercapainya hal tersebut, Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan dan SKK Migas terus berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik dan kompetitif.

"Kami berharap agar dukungan tersebut mendapat tanggapan positif dari KKKS sehingga akan didapatkan peluang-peluang yang lebih besar untuk mengawal usaha-usaha peningkatan produksi serta memberikan dampak perekonomian baik lokal maupun nasional,” kata Ego.

Pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama juga menyambut baik pelaksanaan 2nd CEO Forum 2021 yang menjadi sarana untuk diskusi dan mencari terobosan dan juga komitmen bersama untuk merealisasikan target 2022 yang tetap selaras dengan pencapaian target jangka panjang 2030.

Chief Executive Officer Pertamina Hulu Energi, Budiman Parhusip mengatakan Pertamina memiliki tanggung jawab besar atas pencapaian target nasional.

“Sebagai pengelola wilayah kerja terbesar di Indonesia, tentunya performance Pertamina menjadi sangat dominan. Hal ini menjadi tantangan besar, namun dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan SKK Migas kami optimis dapat mencapai target yang diembankan kepada kami,” kata Budi.

Sejauh ini SKK Migas memiliki tugas yang baik dalam mendorong Pertamina maupun KKKS lain untuk dapat merealisasikan program kerjanya. Melalui koordinasi bulanan yang dilakukan Pertamina – SKK Migas, semoga kegiatan dapat berjalan lancar,” katanya.

Sementara Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan mengapresiasi langkah-langkah tranformasi SKK Migas, salah satunya adalah One Door Service Policy (ODSP).

“Penerapan ODSP sudah cukup baik, kami berharap SKK Migas dapat terus melakukan continuous improvement, sehingga SKK Migas dan KKKS dapat lebih fokus kepada hal-hal krusial lainnya," kata Ronald.
Baca juga: Di tengah hantaman COVID-19, Industri Hulu Migas sukses hasilkan Rp96,7 Triliun