Pelayanan Kesehatan Wilayah DTPK Menjadi Perhatian Pemprov Kaltara

Tarakan (ANTARA) - Pelayanan kesehatan (Yankes) untuk masyarakat di wilayah Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), seperti program layanan dokter "terbang" terus berjalan hingga saat ini.

"Memang untuk anggaran dokter ‘terbang’ tahun ini sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pihaknya tetap berupaya untuk menjalankannya secara optimal," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa anggaran tahun 2022 untuk dokter "terbang di bawah Rp1 miliar, dengan daerah sasaran masih tetap sama yaitu Nunukan dan Malinau.

Usman menyebutkan, belum lama ini, Dinkes Kaltara telah melakukan layanan dokter ‘terbang’ di wilayah Mensalong, Nunukan. Ada beberapa jenis penyakit yang akan dilayani, di antaranya penyakit pada anak dan ibu hamil.

Ia juga mengungkapkan, sasaran dari program ini masih sama seperti yang telah berjalan. Sebab, pada dasarnya layanan ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil.

“Jadi kita akan sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat atau daerah sasaran. Ini melalui survei dan laporan kebutuhan dari daerah setempat. Berbekalkan ini, maka kita datangkan spesialis sesuai kebutuhan,” kata Usman.

Artinya, jika ada banyak penyakit anak dan ibu hamil yang butuh pemeriksaan, maka pihaknya akan memberikan prioritas untuk menghadirkan spesialis sesuai kebutuhan. Termasuk juga dipadukan dengan penanganan soal katarak.

“Tapi untuk katarak, itu harus dilakukan skrining dulu. Jadi nanti kita sesuaikan juga,” katanya.

Dana dari APBD Provinsi Kaltara yang dikucurkan untuk menjalankan program dokter ‘terbang’ ini tetap akan disesuaikan, karena ada standarisasi dan lainnya yang harus diperhatikan.

“Kita akan upayakan untuk mengefektifkan anggaran yang tersedia supaya bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Jika misal petugasnya terlalu banyak, itu bisa dikurangi,” kata Usman.

Termasuk hal yang juga harus dilakukan Pemprov Kaltara adalah memperkuat kerja sama dengan kabupaten setempat untuk sama-sama turun ke lapangan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing.
Baca juga: Capaian Vaksinasi di Kaltara Sebesar 90 Persen