Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset senilai Rp 700 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.
Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo menyampaikan, penyitaan aset ini merupakan upaya Polri untuk mengembalikan keuangan negara akibat dikorupsi.
“Jadi, kalau kita melihat, ini kerugian keuangan negara dari sekitar Rp 650 miliar, tapi kita melakukan asset recovery itu sekitar Rp 700 miliar," kata Cahyono saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (8/6).
Adapun aset yang disita ini, Cahyono mengungkapkan terkait dengan dua tersangka yaitu mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Sukmana lalu Rudy Hartono Iskandar selaku pihak swasta.
Dia menyebut ada dugaan korupsi dilakukan dalam sistem korporasi.
"Terdapat fakta yang kita temukan bahwa uang hasil kejahatan berada dalam sistem korporasi. Di mana korporasi ini dikuasai atau dikendalikan oleh yang bersangkutan," ungkap Cahyono.
Tak puas, Cahyono menambahkan, kini pihaknya tengah memburu adanya dugaan adanya aset tersangka yang disembunyikan di luar negeri. Untuk mendalami ini, Polri juga telah melakukan koordinasi dengan otoritas negara terkait.
“Untuk aset-aset yang terkait dengan bukti ada transfer ke luar negeri, kita masih mendalami juga. Tentunya nanti kita akan update berikutnya. Karena ini menyangkut ada beberapa negara. Kita sudah lakukan upaya dengan otoritas di luar negeri dalam rangka mendalami dan pengejaran terhadap aset tersebut," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016 Polri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini.
Adapun tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta tahun anggaran 2015 saat Gubernur DKI dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Baca juga: Polri paparkan kronologi penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin
Baca juga: Pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II T.A. 2022
Baca juga: Polri pro aktif kordinasi dengan Polisi Jepang dan Imigrasi terkait dugaan buronan di Indonesia
Berita Terkait
Pekiban Dayak Kenyah Warnai Pernikahan Putra Kapolda Kaltara
Sabtu, 18 Mei 2024 8:49
Polda Kaltara Gelar Sidang BP4R Bagi Personel Polri yang Akan Menikah
Jumat, 17 Mei 2024 22:30
Jum'at Curhat Polda Kaltara, Dirbinmas Mengajak Jaga Kamtibmas Menjelang Pilkada 2024
Jumat, 17 Mei 2024 22:25
Polda Kaltara Mengajak Jaga Kamtibmas Menjelang Pilkada 2024
Jumat, 17 Mei 2024 20:16
Polda Metro Jaya koordinasi Polda Jawa Barat buru pelaku pembunuh Vina
Jumat, 17 Mei 2024 17:41
Dit. Polairud Polda Kaltara Laksanakan Rendezvous Dengan PPM W4 Sabah ( Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah ) Malaysia
Kamis, 16 Mei 2024 15:58
Bidpropam Polda Kaltara Laksanakan Gaktiblin dan Tes Urin Random kepada Personil Polres Tarakan
Kamis, 16 Mei 2024 15:55
Kapolda Kaltara beserta jajaran ikuti zoom Forum Belajar Bersama Dari Posko Presisi Mabes Polri
Senin, 13 Mei 2024 19:36