Catatan Ana Sriekaningsih: Menjaga Rupiah Tetap Berputar

Tarakan (ANTARA) - Di tengah situasi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, masyarakat belakangan ini kerap disuguhi kabar tentang fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Bagi sebagian orang, pergerakan angka di papan kurs mungkin terdengar seperti urusan elite yang hanya terjadi di lantai bursa saham atau ruang rapat bank sentral.

Namun, pada kenyataannya, mata uang bukan sekadar angka kosong. Pergerakan Rupiah bekerja bak denyut nadi ekonomi yang efek dominonya merembes langsung ke dompet masyarakat, mulai dari ongkos produksi usaha kecil yang merangkak naik, hingga potensi berubahnya harga barang belanjaan kita sehari-hari.

Satu hal yang perlu ditegaskan di awal: tekanan yang menimpa mata uang Garuda saat ini bukan karena mesin ekonomi dalam negeri kita sedang mogok.

Pertumbuhan ekonomi nasional masih berjalan di jalur positif dan konsumsi domestik tetap bergairah.

Apa yang sedang kita alami saat ini adalah imbas langsung dari "badai sempurna" di tingkat eksternal.

Ketegangan geopolitik dunia yang mengganggu rantai pasok energi global, berpadu dengan kebijakan bank sentral AS yang bersikeras menahan suku bunga tinggi, telah memaksa dolar AS menguat massal terhadap hampir seluruh mata uang dunia.

Menghadapi tantangan global yang begitu masif, kita jelas tidak bisa membiarkan Bank Indonesia (BI) maju sendirian di medan perang moneter.

Menjaga tameng ekonomi nasional agar tidak jebol memerlukan sebuah sinergi yang taktis dan agresif. Di sinilah "jurus kompak" antara otoritas moneter (BI) dan otoritas fiskal (Kementerian Keuangan) menjadi harga mati.

Kedua lembaga ini harus bertindak sebagai dirigen yang harmonis dalam satu tujuan utama: mengamankan likuiditas, meredam kepanikan pasar, dan memastikan roda ekonomi di tingkat akar rumput tetap berputar dengan aman.

Jurus pertama dari kolaborasi ini berfokus pada bagaimana menjaga agar pasokan uang, baik Rupiah maupun valuta asing (valas), tetap mencukupi di dalam negeri. Ketika pasar global bergejolak, investor cenderung menarik modalnya dari negara berkembang untuk mengamankannya di aset berdenominasi dolar AS.

Di sinilah Bank Indonesia memainkan peran krusialnya melalui bauran kebijakan moneter yang taktis.

BI perlu terus mengoptimalkan instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI).

Instrumen-instrumen ini berfungsi seperti "magnet" penarik modal, memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor agar mereka tetap memilih menempatkan dananya di Indonesia.

Namun, BI tidak bisa berjalan sendiri. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung langkah ini dari sisi pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Dengan koordinasi yang matang, Kemenkeu dan BI memastikan bahwa penerbitan obligasi negara tidak saling berebut likuiditas dengan instrumen BI (crowding out).

Keduanya harus kompak menjaga agar suku bunga di pasar keuangan domestik tetap kompetitif namun tidak sampai mencekik dunia usaha yang membutuhkan kredit perbankan untuk ekspansi.

Jurus kompak berikutnya berada di wilayah pengelolaan anggaran negara. Melemahnya Rupiah yang terjadi bersamaan dengan lonjakan harga minyak mentah dunia adalah tantangan ganda bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena Indonesia masih berstatus sebagai importir minyak untuk kebutuhan energi dalam negeri.

Di sinilah peran Kemenkeu sebagai penjaga gawang fiskal diuji. Kemenkeu harus lincah melakukan kalkulasi ulang dan melakukan efisiensi pada pos-pos belanja negara yang non-prioritas.

Anggaran negara harus difokuskan sebagai bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ketika inflasi barang impor mengancam, pemerintah harus hadir melalui subsidi yang tepat sasaran dan bantuan sosial.

Sinergi di sini mewujud nyata: ketika BI bekerja keras mengendalikan inflasi dari sisi moneter (menjaga stabilitas nilai tukar agar harga barang impor tidak melonjak), Kemenkeu memastikan dari sisi fiskal bahwa pasokan pangan dan energi tetap terjangkau oleh masyarakat.

Jika pasokan dan harga di pasar stabil, masyarakat tidak akan ragu untuk terus berbelanja, dan roda ekonomi di tingkat akar rumput akan tetap berputar. Uang tidak akan bisa berputar dengan baik di dalam negeri jika "keran" kebocoran devisa tidak disumbat.

Komitmen bersama antara BI dan Kemenkeu dalam menegakkan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) harus ditingkatkan ke level tertinggi.

Para pengusaha besar yang meraup keuntungan dari ekspor kekayaan alam Indonesia wajib menyetor dan menahan dolar mereka di perbankan domestik dalam jangka waktu tertentu.

BI menyediakan instrumen penempatan valas yang aman dan menguntungkan, sementara Kemenkeu memberikan pemanis berupa insentif fasilitas perpajakan.

Stok dolar hasil ekspor yang mengendap di dalam negeri ini bertindak sebagai benteng pertahanan kedua.

Semakin banyak pasokan valas di dalam negeri, perbankan kita akan semakin sehat, likuiditas semakin longgar, dan tekanan terhadap Rupiah dapat diredam tanpa harus terus-menerus menguras cadangan devisa negara.

Menavigasi ekonomi di tengah badai global membutuhkan ketenangan dan kerja sama yang solid.

Ego sektoral adalah musuh terbesar dalam pengelolaan ekonomi makro. Beruntung, Indonesia memiliki rekam jejak koordinasi yang sangat baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Jurus kompak" antara BI yang menjaga stabilitas nilai uang dan Kemenkeu yang mengamankan daya beli masyarakat adalah kunci utama.

Dengan fundamental ekonomi domestik yang sebenarnya masih sehat, koordinasi yang padu ini akan memastikan bahwa likuiditas di pasar tetap aman, dunia usaha tetap bisa bergerak, dan uang masyarakat tetap berputar.

Badai global mungkin belum akan mereda dalam waktu dekat, namun dengan nakhoda yang kompak, sekoci ekonomi Indonesia akan tetap melaju dengan aman.

Menavigasi ekonomi di tengah badai dunia membutuhkan ketenangan, ketepatan, dan yang terpenting adalah hilangnya ego sektoral.

Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia berulang kali mampu lolos dari jerat krisis finansial global karena kekuatan koordinasi domestiknya.

Melalui "jurus kompak" ini, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan membuktikan bahwa pengelolaan ekonomi makro tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Ketika BI pasang badan menjaga stabilitas nilai mata uang dari guncangan luar, dan Kementerian Keuangan sigap membentengi daya beli masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang fleksibel, maka fondasi ekonomi kita akan tetap tegak berdiri.

Badai global mungkin belum akan mereda dalam waktu dekat, namun dengan nakhoda yang solid dan satu suara, likuiditas di dalam negeri akan tetap aman, dunia usaha akan terus bergerak, dan roda ekonomi masyarakat akan tetap berputar dengan penuh keyakinan.

Badai ekonomi global adalah ujian berkala, namun komitmen kita terhadap mata uang sendiri adalah jangkar yang permanen.

Menjaga Rupiah tetap berputar di dalam negeri bukan sekadar strategi bertahan dari guncangan eksternal, melainkan wujud kedaulatan sebuah bangsa yang berdaulat atas masa depannya.

Dengan menjaga denyut nadi ekonomi domestik tetap bertenaga, kita sedang menuliskan cerita tentang sebuah bangsa yang tidak mendiktekan nasibnya pada ketidakpastian dunia, melainkan pada kekuatan kolektifnya sendiri.

Dr. Ana Sriekaningsih.,S.E.,S.Th.,M.M
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara
Anggota Forum Komunikasi Akademisi Penulis Populer Kebijakan Bank Indonesia
Baca juga: Catatan Ana Sriekaningsih: Dompet Digital Makin Laris, Bukti Ekonomi Kita Makin Gesit
Baca juga: Catatan Ana Sriekaningsih: Local Currency Settlement (LCT) Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional

Pewarta : Redaksi
Editor: Susylo Asmalyah
COPYRIGHT © ANTARA 2026