Pemerintah janji tak campuri KLB PSSI

Semarang (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memastikan pemerintah tidak akan ikut campur dalam kongres luar biasa (KLB) yang akan digelar PSSI dalam waktu dekat.

"Sudah diputuskan, pemerintah tidak akan ikut campur," kata Menpora di sela pengarahan terhadap atlet binaan Universitas Semarang (USM) di Semarang, Minggu.

Menurut dia, pemerintah tidak akan mengintervensi pelaksanaan KLB sehingga pemerintah juga tidak memiliki harapan apapun dari yang dihasilkan nanti.

Ia menuturkan KLB merupakan kewenangan federasi sepak bola yang sudah diputuskan dan dipersilakan untuk dijalankan.

"Kita tunggu saja, apapun hasilnya," tambahnya.



Dalam kesempatan itu, Menpora memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang merupakan atlet binaan USM.

Menprora mengapresiasi upaya USM dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya dari sisi akademik.

"Tidak banyak perguruan tinggi yang memberikan kesempatan kepada atletnya, kebanyakan lebih banyak pada penekanan akademik," katanya.

Sebelumnya, PSSI berencana menggelar KLB yang lebih cepat dari yang dijadwalkan.

Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya.

TGIPF, dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022 itu, merekomendasikan jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.


KLB

Ketua Tim Gabungan Investigasi Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan Mahfud MD mengatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah sesuai dengan rekom TGIPF.

"Sudah sesuai memang, sangat persis memang begitu agar mempercepat Kongres Luar Biasa," kata Mahfud MD usai menghadiri pengukuhan guru besar di Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.

Menurut dia, semua rekomendasi TGIPF sudah dilaksanakan oleh Presiden, seperti tata tertib, keamanan, dan renovasi seluruh stadion, sehingga semuanya sudah dijalankan.

"Sudah jalan semua rekomendasi TGIPF," kata Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu.

Sebelumnya,Mahfud juga menyampaikan bahwa pihaknya punya banyak rekomendasi dalam Tragedi Kanjuruhan dan tidak akan mencampuri urusan PSSI. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa PSSI punya tanggung jawab hukum dan moral atas tragedi tersebut.

"Untuk tanggung jawab hukum, semua unsur pidana tengah digali, sedangkan tanggung jawab moralnya kalau punya hati, ya, mundur, itu saja. Namun, tanggung jawab moral tidak bisa dipaksakan," ujarnya.

PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, Jumat (28/10) malam.

"Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan kongres," kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, diunggah di akun Youtube PSSI TV, Sabtu.

Alasan PSSI untuk mempercepat KLB yang normalnya pada bulan November 2023 adalah demi mencegah perpecahan di kalangan anggotanya.

Berdasarkan Statuta PSSI, KLB digelar jika ada permintaan tertulis dari 50 persen atau 2/3 dari jumlah total anggota PSSI, kemudian KLB akan dilaksanakan 3 bulan setelah PSSI menerima permohonan tersebut.

PSSI berharap keputusan untuk mempercepat KLB dapat menjadi pertimbangan semua pemangku kepentingan agar membantu bergulirnya kembali Liga 1, 2, dan 3 musim kompetisi 2022—2023.






Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menpora: Pemerintah tak akan campuri KLB PSSI