Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara menyebutkan, 72 kejadian bencana tanah longsor setempat dipicu curah hujan tinggi dan struktur tanah aluvial.
“Tanah longsor berkaitan curah hujan pada 2022 hingga awal Februari 2023 ini masih berlangsung, ditambah struktur tanah yang aluvial (tanah aluvial.(struktur yang terbentuk dari proses endapan berpasir) sehingga dengan mudah terjadi longsor,” kata Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kalimantan Utara, Zainuddin di Tanjung Selor, Minggu.
Bencana tanah longsor didominasi terjadi di Kota Tarakan sebanyak 65 kejadian. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung masing-masing satu kejadian, Kabupaten Nunukan sebanyak lima kejadian.
“Alhamdulillah, berdasarkan catatan kami di Kabupaten Bulungan tidak ada bencana longsor yang terjadi di 2022 kemarin,” sebut Zainuddin.
Kota Tarakan menjadi perhatian utama BPBD Kalimantan Utara. Sebab kerap kali bencana longsor di daerah ini jatuh korban jiwa.
Pada 28 September 2020 tercatat 11 warga tewas akibat tertimbun longsor di kota itu. Pada Agustus 2021 dan Agustus 2022 juga tercatat masing-masing satu orang tewas akibat bencana serupa.
Sebagai upaya mitigasi, BPBD Kalimantan Utara bersama seluruh BPBD Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara terus berupaya menyadarkan masyarakat agar selalu waspada apabila hujan dengan intensitas lebat dan lama.
Utamanya bagi mereka bermukim di tepi lereng atau di bawah tebing dengan tingkat kemiringan 30 derajat.
“Dan apabila ada retakan atau rekahan pada tanah atau dinding rumah segera mengungsi sampai situasi aman. Selain itu itu juga warga yang rumahnya terkena longsor diupayakan membuat dinding penahan tebing menggunakan kayu ulin dan papan untuk menahan laju tanah bergerak,” kata Zainuddin.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta BPBD Provinsi menginstruksikan BPBD Kabupaten/Kota untuk menyiapkan langkah kesiapsiagaan guna mengurangi dampak banjir dan gerakan tanah (longsor) pada 2023 ini.
Langkah itu antara lain meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten/kota di daerah setempat serta melakukan pemantauansecara berkala untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana.
Selain itu, perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi peringatan dini bencana menggunakan media elektronik atau media sosial. Termasuk menyiapkan dan mensosialisasikan jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman.
“Tanah longsor berkaitan curah hujan pada 2022 hingga awal Februari 2023 ini masih berlangsung, ditambah struktur tanah yang aluvial (tanah aluvial.(struktur yang terbentuk dari proses endapan berpasir) sehingga dengan mudah terjadi longsor,” kata Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kalimantan Utara, Zainuddin di Tanjung Selor, Minggu.
Bencana tanah longsor didominasi terjadi di Kota Tarakan sebanyak 65 kejadian. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung masing-masing satu kejadian, Kabupaten Nunukan sebanyak lima kejadian.
“Alhamdulillah, berdasarkan catatan kami di Kabupaten Bulungan tidak ada bencana longsor yang terjadi di 2022 kemarin,” sebut Zainuddin.
Kota Tarakan menjadi perhatian utama BPBD Kalimantan Utara. Sebab kerap kali bencana longsor di daerah ini jatuh korban jiwa.
Pada 28 September 2020 tercatat 11 warga tewas akibat tertimbun longsor di kota itu. Pada Agustus 2021 dan Agustus 2022 juga tercatat masing-masing satu orang tewas akibat bencana serupa.
Sebagai upaya mitigasi, BPBD Kalimantan Utara bersama seluruh BPBD Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara terus berupaya menyadarkan masyarakat agar selalu waspada apabila hujan dengan intensitas lebat dan lama.
Utamanya bagi mereka bermukim di tepi lereng atau di bawah tebing dengan tingkat kemiringan 30 derajat.
“Dan apabila ada retakan atau rekahan pada tanah atau dinding rumah segera mengungsi sampai situasi aman. Selain itu itu juga warga yang rumahnya terkena longsor diupayakan membuat dinding penahan tebing menggunakan kayu ulin dan papan untuk menahan laju tanah bergerak,” kata Zainuddin.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta BPBD Provinsi menginstruksikan BPBD Kabupaten/Kota untuk menyiapkan langkah kesiapsiagaan guna mengurangi dampak banjir dan gerakan tanah (longsor) pada 2023 ini.
Langkah itu antara lain meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten/kota di daerah setempat serta melakukan pemantauansecara berkala untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana.
Selain itu, perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi peringatan dini bencana menggunakan media elektronik atau media sosial. Termasuk menyiapkan dan mensosialisasikan jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman.
