Kaltara realisasi PAD tertinggi

id APBD AWARD 2023, KALIMANTAN UTARA, WAMEN KEMENDAGRI

Kaltara realisasi PAD tertinggi

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyerahkan piagam penghargaan APBD Award 2023 kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr Tomy di Jakarta, Kamis (16/3/2023). (ANTARA/HO-Biro Adpim Kaltara)

Tanjung Selor (ANTARA) -
Kalimantan Utara meraih penghargaan "APBD Award 2023" sebagai provinsi peringkat pertama dengan realisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi 2022 di Tanah Air.

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Jumat menyambut baik hal itu sertamengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas keberhasilan itu berarti menujukan prestasi terbaik guna mengembangkan perekonomian daerah.

Ia juga berharap agar semua pihak terlibat jangan cepat berpuas diri dengan keberhasilan itu namun jadi motivasi untuk meraih yang terbaik.

Ia mengaku bangga karena pihak terkait telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.

Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo di Jakarta, Kamis (16/03/2023) memberikan penghargaan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr Tomy, mewakili Gubernur Zainal A Paliwang.

Di bawah Kalimantan Utara, provinsi dengan realisasi peningkatan PAD tertinggi ditempati Provinsi Kepulauan Riau (peringkat kedua), disusul Provinsi Kalimantan Barat (peringkat ketiga), Provinsi Bali (peringkat keempat), dan Provinsi Kalimantan Timur (peringkat kelima).

Adapun penghargaan provinsi Kategori Realisasi Belanja Tertinggi APBD 2022 diraih oleh Lampung (peringkat pertama), Kepulauan Riau (peringkat kedua), Jawa Barat (peringkat ketiga), Kalimantan Barat (peringkat keempat), dan Jawa Tengah (peringkat kelima).

Sedangkan provinsi Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD 2022 diraih Kalimantan Timur (peringkat pertama), Bangka Belitung (peringkat kedua), Sulawesi Tenggara (peringkat ketiga), Kalimantan Barat (peringkat keempat), dan Jawa Timur (peringkat kelima).

John Wempi Wetipo mengatakan upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan realisasi pendapatan negara APBN tahun anggaran 2022 sebesar 115,90 persen atau Rp2.626 triliun.

Sementara realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 97,76 persen atau Rp1.168 triliun. Realisasi pendapatan daerah tersebut meningkat 1,60 persen dari realisasi pendapatan 31 Desember 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau Rp1.123 triliun.