Dewan Pers: Podcast Tempo soal Erick Tohir langgar Kode Etik

Arsip foto - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan keterangan pers mengenai Piala Dunia U-17 di Menara Danareksa, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww/pri.

Jakarta (ANTARA) -

Proses mediasi dalam sengketa Podcast Tempo dengan Menteri BUMN Erick Thohir melahirkan putusan bahwa pihak Tempo dinyatakan bersalah melanggar tiga pasal Kode Etik.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, berdasarkan resume notulensirapat mediasi, Senin (17/7) tertulis pihak Tempo melanggar tiga pasal kode etik, yakni Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Konten tersebut juga dinyatakan tidak berimbang, tidak jelas sumbernya, tidak uji informasi, mencampurkan fakta dan opini, juga menghakimi. Risalah keputusan penyelesaian mediasi Erick Tohir-Tempo itu telah diterima pengacara Erick Tohir, Ifdhal Kasim.

Baca juga:Erick Thohir adukan podcast Tempo ke Dewan Pers

Selain melanggar tiga pasal Kode Etik Jurnalistik, podcast Tempo juga dinyatakan tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Aturan tersebut menyatakan bahwa setiap berita harus melalui verifikasi.

Atas putusan tersebut, proses mediasi yang berlangsung Senin (17/7) sejak pukul 15.30 WIB hingga pukul 20.00 WIB itu menyepakati beberapa hal.

Pihak Tempo diwajibkan untuk melayani hak jawab secara proporsional dan meminta maaf kepada Erick Thohir. Hak jawab itu dimuat di semua platform Tempo yang telah memuat konten podcast tersebut.

Selain itu, Tempo juga disepakati untuk menambahkan deskripsi bahwa podcast tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Siber.

Teradu wajib menambahkan deskripsi di kanal podcast yang diadukan yang menjelaskan bahwa podcast ini telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pihak Tempo juga harus memberikan tautan hak jawab pada konten podcast awal yang diadukan.

Dalam resume hasil mediasi dinyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat tidak meneruskan ke ranah hukum, kecuali jika ada kesepakatan yang dilanggar.

Proses mediasi tersebut dipimpin Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana, didampingi Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu serta dua anggota Dewan Pers lainnya Totok Suryanto dan Sapto Anggoto.

Yadi mengingatkan agar apa yang telah disepakati itu bisa dijalankan dengan baik.

"Kami mengapresiasi proses yang ditempuh melalui Dewan Pers ini," ujar Yadi.

Dia berharap pers nasional senantiasa berpegang pada kode etik dalam menyiarkan informasi melaluiplatformapa pun.

Berita ini telah diubah dan diperbaiki pada pukul 16:54 WIB.Terjadi kesalahan penafsiran atas rilis yang kami terima sehingga berita sebelumnya menjadi kurang akurat.

Kami meminta maaf atas kesalahan yang terjadi dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Sigit Pinardi

Terobosan Baru Pegadaian: Emas Fisik Kini Bisa Langsung Jadi Tabungan Emas Kamis, 26 Juni 2025 22:52

PHSS Sampaikan Pentingnya Perlindungan Obvitnas Demi Ketahanan Energi Selasa, 24 Juni 2025 12:16

PT Pertamina Hulu Indonesia Catatkan Kinerja Positif Pada RUPST Tahun Buku 2024 Selasa, 24 Juni 2025 11:56

Gubernur Hadiri Pembukaan ICI 2025 Kamis, 12 Juni 2025 18:46

Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Nikel di Raja Ampat Senin, 9 Juni 2025 17:09

Berita Terkait

Terobosan Baru Pegadaian: Emas Fisik Kini Bisa Langsung Jadi Tabungan Emas
Kamis, 26 Juni 2025 22:52

PHSS Sampaikan Pentingnya Perlindungan Obvitnas Demi Ketahanan Energi
Selasa, 24 Juni 2025 12:16

PT Pertamina Hulu Indonesia Catatkan Kinerja Positif Pada RUPST Tahun Buku 2024
Selasa, 24 Juni 2025 11:56

Gubernur Hadiri Pembukaan ICI 2025
Kamis, 12 Juni 2025 18:46

Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Nikel di Raja Ampat
Senin, 9 Juni 2025 17:09