Tarakan (ANTARA) - Kebutuhan masyarakat untuk informasi yang cepat dan akurat di masa ini semakin meningkat. Masyarakat berhak mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Selain itu, keterbukaan informasi adalah salah satu pilar mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Karena itu, keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian informasi.
Hal ini disampaikan staf ahli bidang hukum, kesatuan bangsa, dan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Robby Yuridi Hatman, S.Sos.,M.T saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan PPID, Kamis,(8/8).
Ia mengatakan, keterbukaan informasi publik penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
"Jika masyarakat merasa bahwa pemerintah transparan dan akuntabel, maka kepercayaan mereka terhadap institusi pemerintah akan meningkat," katanya.
Pada kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara ini, ia menjelaskan mengenai keterbukaan informasi masih mengalami tantangan dalam implementasi dari regulasi yang ada.
"Salah satunya adalah kurangnya pemahaman di kalangan pegawai mengenai pentingnya keterbukaan informasi dan bagaimana cara mengelolanya. Banyak pegawai yang merasa ragu untuk membuka informasi karena konsekuensi hukum karena tidak tahu informasi mana yang bisa di buka atau tidak," jelasnya.
Dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, ia mengharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik.
"Para PPID diharapkan dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan masyarakat dengan cepat dan akurat. Tentunya hal ini akan berdampak positif bagi citra pemerintah di mata masyarakat," tutupnya.
Hadir dalam kegiatan ini, komisioner Komisi Informasi Pusat Syawaludin, Pengelola aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri Robeta Putra Hernaga, Komisioner Komisi Informasi Kaltara, dan peserta PPID dari provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara. (dkisp)
Baca juga: Bimtek SP4N LAPOR Tingkatkan Kualitas Pengelola
Baca juga: Gubernur Kaltara Berharap Revitalisasi Kesultanan Bulungan Jadi Ikon Kebanggaan
Berita Terkait
Sapa Warga Perbatasan, Rahmawati Tinjau 2 Desa di Sei Menggaris
Senin, 16 September 2024 9:21
Dorong Ponpes Al-Khairaat Setabu Mantikas Jadi Pusat Pendidikan Islam di Sebatik
Senin, 16 September 2024 9:18
Bhayangkari Polri Menanam Mangrove di Perbatasan
Sabtu, 14 September 2024 6:54
FKPT Kaltara Sebut Ada Tiga Potensi Konflik di Kalimantan Utara
Kamis, 12 September 2024 19:54
Gubernur Kaltara Letakkan Batu Pertama Pembangunan SLB Negeri Bunyu
Kamis, 12 September 2024 19:20
Gubernur Mendukung Pesparawi Kaltara Pada Lomba Tingkat Nasional
Kamis, 12 September 2024 19:09
33 Kepala Keluarga di Pulau Bunyu Terima Sambungan Listrik Gratis
Kamis, 12 September 2024 18:41
Pengungkapan Kasus Narkotika Seberat 6 Kg Oleh Ditpolairud Polda Kaltara
Kamis, 12 September 2024 10:06