Staf Ahli Panglima TNI kumpulkan data di kawasan perbatasan

Tarakan (ANTARA) - Tim Staf Ahli Panglima TNI melakukan kunjungan ke Kalimantan Utara dalam rangka pengumpulan data di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia guna mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara.

Pertemuan diadakan di ruang kerja Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Golkar Pangasro Rahardjo Winarsadi didampingi oleh Kombes Pol. Dahana (Karolog), Kombes Pol. Yohanes Jalung Siram (Karoops) dan AKBP. Ricky Hadiyanto (Kabag Dalpers Ro SDM) di Bulungan, Selasa (8/10).

"Pertemuan tersebut dalam upaya memperkokoh ketahanan nasional, terutama di wilayah perbatasan yang menyentuh negara tetangga, mendapatkan sorotan khusus dari pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rachmat.

Dalam kunjungan tersebut hadir Mayjen TNI Rio Firdianto, Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo, Brigjen TNI Budi Suharto, Kolonel Pas Suponco Arianto dan Kolonel Inf. Dodiet Lumwartono.

Dalam konteks ini, wilayah perbatasan RI-Malaysia menjadi kawasan strategis yang menuntut perhatian detail terhadap aspek keamanan dan pembangunan.

Keberadaan IKN baru di Kalimantan memberikan dimensi tambahan dalam memahami dan meningkatkan kajian ketahanan di wilayah perbatasan.

"Kunjungan Tim Staf Ahli Panglima TNI yang bertujuan "dalam rangka pengumpulan data untuk pembuatan kajian tentang membangun ketahanan wilayah di kawasan perbatasan darat RI-Malaysia," katanya.

Serta mengindikasikan langkah serius pemerintah dalam membangun fondasi negara yang kuat, sekaligus mendukung keberadaan IKN dengan infrastruktur perbatasan terpadu dan strategi pertahanan nasional yang matang.

Mengupas lebih dalam, IKN dan pengaruh strategis terhadap perbatasan menjadi subjek kajian yang vital.

Transformasi infrastruktur yang menyeluruh di wilayah perbatasan Kalimantan Utara khususnya di Kecamatan Sebatik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut, sekaligus menjawab tantangan yang muncul akibat perubahan dan penguatan kebijakan pertahanan.

Kajian ketahanan wilayah perbatasan RI-Malaysia ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen strategis yang kaku, melainkan panduan yang dinamis dalam mencapai keamanan nasional yang berkelanjutan.

Upaya sistematis dan terkoordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, tentunya dengan dukungan masyarakat setempat, merupakan kunci utama dari keberhasilan implementasi kajian ini.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan konstelasi perbatasan RI-Malaysia akan mendapatkan manfaat yang cukup signifikan, terutama dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan IKN sebagai simbol kemajuan bangsa Indonesia.

"Sejalan dengan itu, pembangunan fondasi negara yang kuat di wilayah perbatasan menjadi langkah bijak yang memastikan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia di masa mendatang," kata Budi.